Breaking News:

Berita Semarang

Serikat Pekerja Soroti Pembayaran THR Buruh

Pembayaran tunjangan hari raya menjadi sorotan sejumlah serikat pekerja saat melaksanakan orasi May Day.

Tribun Jateng/Rahdyan Trijoko Pamungkas
Serikat Pekerja lakukan orasi pada peringatan Mayday yang berlangsung di kantor Gubernuran Jawa Tengah. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pembayaran tunjangan hari raya (THR) menjadi sorotan sejumlah serikat pekerja saat melaksanakan orasi May Day atau hari buruh yang diselenggarakan Kantor Gubernuran Jawa Tengah, Sabtu (1/5/2021).

Serikat Pekerja lakukan orasi pada peringatan Mayday yang berlangsung di kantor Gubernuran Jawa Tengah.
Serikat Pekerja lakukan orasi pada peringatan Mayday yang berlangsung di kantor Gubernuran Jawa Tengah. (Tribun Jateng/Rahdyan Trijoko Pamungkas)

Para serikat pekerja meminta agar pembayaran  tunjungan THR buruh tidak dicicil. Selain itu mereka juga meminta agar gaji buruh memenuhi standar yang telah ditentukan.

Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Kasbi Jateng, Karmanto menjelaskan hasil temuannya tidak semua perusahaan membayarkan THR satu kali ketentuan. Masih banyak ditemukan perusahaan yang membayarkan THR dengan cara dicicil.

"Mereka (perusahaan) beralasan Covid 19. Oleh karena itu aksi ini kami perlu sampaikan, bahwa ada surat edaran menteri justru tidak melindungi buruh malah pengusaha melakukan cicilan terhadap THR," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menemukan pemberangusan serikat pekerja. Dirinya merasa kesulitan saat melakukan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja.

"Ada beberapa oknum menggunakan momentum ini untuk menjadi ladang mereka. Karena dengan tidak berdirinya serikat pekerja di perusahaan, maka perusahaan tidak dipantau baik kesejahteraanya, maupun perlundungan hukum," tuturnya.

Karmanto juga menuntut agar buruh dapat di vaksin covid 19. Pihaknya  menemukan di tahun lalu  banyak buruh yang diberhentikan karena dugaan terpapar covid 19.

"Kami menuntut Presiden Joko Widodo untuk mendistribusikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Sementara Sekertaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) jateng, Aulia Hakim terkait THR KSPI telah melakukan aksi. Kemudian Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 tahun 2021 mengenai THR tidak boleh dicicil.

"KSPI telah membuat posko. Namun KSPI sendiri belum menemukan adanya pelanggaran tersebut," jelasnya.

Ia akan memantau hal tersebut hingga H-7 sebelum lebaran. Pihaknya juga telah menghimbau kepada APINDO memberikan THR kepada para buruh.

"Dengan pembayaran THR penuh daya beli masyarakat meningkat, dan perekonomian meningkat," tandasnya. (*)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved