Breaking News:

Berita Jateng

DPRD Jateng ke Ganjar: Tak Boleh Terulang Ada Satu Rupiah yang Digunakan Tak Dilaporkan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menerima sejumlah rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

TribunJateng.com/Mamdukh Adi Priyanto
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur 2020 DPRD Jateng, Sriyanto Saputro saat memberikan rekomendasi LKPJ 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menerima sejumlah rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng.

Rekomendasi itu berupa catatan-catatan strategis dan perbaikan untuk ditindaklanjuti Gubernur Jateng dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020 di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (3/5/2021).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur 2020 di DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, ada sejumlah catatan terkait capaian kinerja pada tahun anggaran 2020.

Antara lain terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, penduduk miskin. Kontraksi dirasakan setelah amukan pandemi Covid-19 menerpa.

"Pertumbuhan ekonomi Jateng 2020 minus 2,65 persen lebih dalam dari rata-rata nasional yang sebesar minus 2,07 persen," kata Sriyanto.

Kontraksi tersebut berakibat tinggi pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,48 persen dari 6,44 persen pada 2019. Penduduk miskin meningkat menjadi 8,14 persen dari 7,65 persen pada 2019.

Catatan yang diberikan juga ada sejumlah rekomendasi. Ada sembilan rekomendasi dari Pansus LKPJ 2020 DPRD Jateng.

Di antaranya yakni realisasi pembangunan 2020 belum menggambarkan pencapaian kinerja dibandingkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2022. Sehingga upaya perbaikan bisa diakselerasi dan fokus pencapaian target guna realisasi 2022.

Selain itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini mengapresiasi upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pemprov dalam penanganan Covid-19. Sehingga dalam LKPJ 2020 perlu dimuat dalam pelaporan terkait perencanaan kebijakan hingga realisasi dana refocusing.

Sriyanto mengatakan dalam LKPJ 2020 tidak dicantumkan secara terperinci terkait penggunaan dana refocusing penanganan Covid-19. Tidak dimuat secara terperinci pelaporannya terkait dengan perencanaan kebijakan hingga realisasi anggaran dana refocusing.

Terutama pada aspek penanganan kesehatan, jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

"Untuk tahun berikutnya, tidak boleh terulang kembali adanya satu rupiah dana yang digunakan pemerintah provinsi yang tidak terlaporkan dalam LKPJ tahun yang akan datang," tegasnya.

Menurutnya, adanya refocusing anggaran pada 2020 sebesar Rp 1,8 triliun tidak mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan kajian strategis guna mempertajam penggunaan anggaran refocusing agar dapat digunakan tepat sasaran.

Dalam rekomendasi tersebut juga disebutkan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sriyanto menyebut peran BUMD dan optimalisasi aset daerah bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.(mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved