Breaking News:

Berita Ungaran

Jelang Lebaran Idul Fitri 2021, Disnaker Kabupaten Semarang Buka Posko Aduan THR

Disnaker Kab Semarang membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Lebaran Idulfitri 2021.

TribunJateng.com/M Nafiul Haris
Kepala Disnakertrans Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto. 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Semarang membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Lebaran Idulfitri 2021.

Kepala Disnaker Kabupaten Semarang  Djarot Supriyoto mengatakan posko THR tersebut akan melayani seluruh pekerja di Bumi Serasi mulai pukul 7.30-16.00 WIB.

"Pengadu yang tidak dapat datang langsung bisa menyampaikan aduannya melalui SMS karena saat ini belum online. Posko THR sendiri telah kami buka sejak 19 april 2021. Sampai saat ini, belum ada aduan yang masuk, kami perkirakan memasuki H-7 lebaran baru muncul," terangnya saat dihubungi Tribunjateng.com, Senin (3/5/2021) 

Menurut Djarot, dalam pembayaran THR perusahaan juga tidak dibolehkan menggunakan sistem mencicil sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Ia menambahkan, jika sampai mendekati H-7 terdapat sejumlah perusahaan belum memberikan THR terhadap karyawannya jajaran Disnaker akan melakukan pengecekan lapangan. 

"Perusahaan masih diberikan peluang melakukan pembayaran THR mundur maksimal H-1 Idul Fitri. Tapi, perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada serikat pekerja secara terbuka," katanya

Pihaknya mengingatkan selain larangan perusahaan mencicil THR, apabila pemberian melebihi batas waktu yang ditentukan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan. Sanksi itu lanjutnya, dapat berupa teguran tertulis, hingga denda sebanyak lima persen dari besaran THR yang ditetapkan. 

Adapun besaran THR yang diterima masing-masing pekerja atau karyawan, acuannya beragam. Diantaranya mengacu lama masa kerja, jabatan, serta tunjangan lain yang melekat pada karyawan yang bersangkutan.

"Tahun lalu, akibat tingginya kasus Covid-19 di Indonesia termasuk Kabupaten Semarang, pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mencicil THR sampai Desember 2020. Tapi, sampai masuk 2021 ada THT yang belum dibayarkan. Maka mestinya prinsip THR ini harus dipahami, salah satunya diberikan dalam rangka uang ini berputar dan kemampuan beli masyarakat meningkat,” ujarnya. (*)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved