Breaking News:

Berita Semarang

Peringatan Mayday, Buruh PT PLN Jateng & DIY Tolak Privatisasi Ketenagalistrikan di UU Cipta Kerja

Dalam May Day, Sabtu (1/5/2021), FSPLN Jateng dan DIY suarakan terkait privatisasi ketenagalistrikan.

Istimewa
Serikat pekerja PLN Jateng dan DIY saat berpartisipasi melakukan unjuk rasa pada hari buruh atau may day di Jakarta. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Sabtu (1/5/2021), Federasi Serikat Pekerja Listrik Nasional (FSPLN) Jawa Tengah dan DIY menyuarakan terkait privatisasi ketenagalistrikan.

Selain itu, pembatalan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan juga isu utama yang dikampanyekan FSPLN.

Departemen Media dan Propaganda FSPLN Jawa Tengah dan DIY, Rizky Wibisono mengatakan, perlawanan terhadap privatisasi di PLN harus terus disuarakan, mengingat di dalam UU Cipta Kerja ruang ketenagalistrikan bisa dikuasai swasta.

Privatisasi ketenagalistrikan tersebut juga berpotensi membebani negara untuk memberikan subsidi. Bila beban subsidi tidak mampu ditanggung APBN, artinya ada kenaikan harga listrik di masyarakat.

"Disaat ketenagalistrikan dikuasai swasta, dimungkinkan PLN selaku pemegang otoritas tidak bisa berperan penuh terhadap tarif listrik. Artinya masyarakat pengguna kelistrikan yang akan merasakan imbas dari kenaikan harga yang ditetapkan swasta," kata Rizky dalam pernyataan tertulis, Minggu (2/5/2021).

Oleh karena itu, pihaknya meminta sektor ketenagalistrikan wajib dikuasai negara dari hulu sampai hilir. Serta digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kemudian, lanjutnya, privatisasi juga akan berdampak pada kebijakan yang merupakan pekerja alih daya atau outsourcing.

"Adanya UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang masih memberlakukan sistem kerja outsourcing yang banyak sekali merugikan pekerja. Ditambah masih lemahnya pengawasan di tubuh PLN dalam menangani vendor bermasalah yang tidak menjalankan ketentuan sesuai aturan dan kebijakan PLN," jelasnya.

Ia menerangkan, pada kontrak alih daya multiyears I yang dilaksanakan pada 2014/2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 500 Tahun 2013 bahwa upah pekerja terdiri dari Upah Minimum Kota (UMK) ditambah koefisien sebesar 10 persen.

Rizky menyatakan, atas dasar efisiensi anggaran ternyata PLN sudah mulai memangkas anggaran kontrak alih daya yang akan diberlakukan pada kontrak multiyears II. Peraturan Direksi Nomor 0219 tahun 2019 bahwa dalam komponen upah terdiri atas upah tetap dan tidak tetap.

Untuk upah tetap terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan masa kerja yang baru bisa dirasakan pada tahun kedua dan upah tidak tetap berupa bantuan pengembangan kompetensi yang nilai besarannya pada tiap bagian jenis pekerjaan berlaku sama.

"Oleh karenanya, FSPLN meminta kepada PLN untuk tidak memakai Perdir 0219 tahun 2019 serta mengembalikan pada aturan SKD 500 tahun 2013 untuk kontrak multiyears II supaya kesejahteraan pekerja alih daya bisa merasakan manfaatnya," imbuhnya.

Sebelumnya, serikat pekerja pegawai PLN telah mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), baik formil maupun materiil. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved