Breaking News:

Berita Semarang

Iskindo: Pemerintah Perlu Keluarkan Langkah Prioritas Perlindungan Awak Kapal Perikanan

Walaupun serap hampir 2 juta pekerja, profesi awak kapal perikanan belum mendapat perlindungan maksimal.

Tribun Jateng/Mamdukh Adi Priyanto
Seorang pekerja kapal melintas di kolam tambat pelabuhan perikanan Kota Tegal. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Walaupun menyerap hampir 2 juta pekerja, profesi awak kapal perikanan belum mendapat perlindungan yang maksimal dari negara.

Padahal, awak kapal perikanan merupakan aset dalam sistem produksi perikanan dan memiliki kontribusi yang besar dalam pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat.

Ironisnya hanya sekitar 30 persen dari total awak kapal perikanan yang memiliki kontrak kerja. Ini diakibatkan urusan awak kapal perikanan terfragmentasi atau terbagi dan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo), M Zulficar Mochtar saat diskusi secara virtual, Senin (3/5/2021). Menurutnya, kondisi ini menyebabkan upaya perlindungan yang dilakukan menjadi tidak maksimal.

"Untuk itu, pemerintah perlu segera menyusun dan mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) atau strategi tingkat nasional terkait perlindungan awak kapal perikanan. Perlu ada rencana aksi nasional yang mengingat strategi, program, kegiatan, dan pendanaan dalam satu frame bersama agar isu ini dapat ditangani dengan lebih baik," jelasnya.

RAN tersebut diharapkan dapat memuat upaya dan program untuk harmonisasi regulasi, pengawasan bersama dan edukasi, serta penyadaran masyarakat. 

Seperti diketahui berbagai, kementerian saat ini memiliki mandat dalam penanganan awak kapal perikanan. Kementerian dan Lembaga tersebut antara lain, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Tenaga Kerja, Luar Negeri, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Iskindo Provinsi Jawa Tengah yang juga anggota DPRD Jateng, Riyono menyatakan, upaya penguatan organisasi dan serikat awak kapal perikanan perlu dilakukan.

"Aturan dan regulasi sudah terlalu banyak tapi implementasinya lemah. Sehingga, pada tingkat akar rumput perlu dibangun kesadaran kolektif bagi awak kapal perikanan untuk berjuang bersama dalam satu wadah organisasi serikat pekerja," kata Riyono.

Narasumber lain, Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono menuturkan, selama ini keberadaan awak kapal perikanan cukup terabaikan oleh pemerintah. Padahal mereka adalah kelompok rentan yang patut dibela.

"Sistem pengupahan yang ada saat ini sangat tidak adil karena sistem bagi hasil yang berlaku bukan sharing profit tapi sharing risk," kata Nono.

Walaupun telah ditetapkan upah mereka setara atau diatas dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tapi kenyataannya yang diterima mereka jauh dari ketentuan tersebut.

"Masih ditemukan upah harian Rp 30.000/hari," tegasnya. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved