Berita Pemalang

Warga Pemalang Kritisi Larangan dan Dispensasi Mudik, Nurhayati, Kebijakan Kok Plin-plan 

Masyarakat Kabupaten Pemalang kritisi aturan Pemerintah mengenai Larangan mudik. Larangan tersebut dianggap plin-plan.

Penulis: budi susanto | Editor: rival al manaf
Istimewa
Sejumlah pengendara dari luar daerah melintas di Jalur Pantura 

Penulis : Budi Susanto

TRIBUNJATENG.COM, PEMALANG - Masyarakat Kabupaten Pemalang kritisi aturan Pemerintah mengenai Larangan mudik.

Larangan tersebut dianggap plin-plan, lantaran adanya permintaan dispensasi untuk para santri.

Dispensasi bagi santri untuk bisa mudik, sempat disampaikan oleh Wapres Maruf Amin beberapa waktu.

Menyoal hal itu, beberapa warga Pemalang melontarkan argumennya mengenai kebijakan tersebut.

Baca juga: Jadwal Samsat Keliling Kabupaten Tegal Selama Ramadan 1442 H, Selasa 4 Mei 2021 Ada di Tiga Lokasi

Baca juga: Hartopo ‎Beri Peringatan Ramayana Kudus Karena Membiarkan Kerumunan saat Pandemi Covid-19

Baca juga: Mahfud MD Klarifikasi soal Korupsi Dimaklumi Asal Ada Kemajuan: Pak AS Hikam Percaya?

"Aturan ya aturan jangan ada dispensasi, kalau tidak boleh satu, tidak boleh semua jangan di kotak-kontakan," kata Nurhayati warga Kecamatan Pemalang, Senin (3/5/2021). 

Dilanjutkannya, dari awal larangan mudik dicetuskan sudah menimbulkan polemik di masyarakat.

"Katanya larangan diberlakukan tanggal 6 Mei, lalu diajukan jadi 22 April. Dari situ saja sudah tidak pakem," jelasnya.

Menurutnya, aturan mengenai diperbolehkan menempuh perjalanan ke luar provinsi saat diterapkan pelarangan, dengan mengantongi surat tugas juga menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

"Apa yang boleh mudik atau melakaukan perjalanan hanya pejabat yang mengantongi surat tugas. Masyarakat juga tidak tahu surat tugas itu dibuat sendiri atau tidak," katanya. 

Ia berharap pemerintah berlaku tegas terhadap kebijakan yang sudah dibuat, khsususnya di tengah pandemi Covid-19 jelang Lebaran. 

"Tegas lah kalau buat aturan, karena kebijakan yang dibuat berimbas ke masyarakat," ucapnya. 

Terpisah beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maemoen, menuturkan, untuk menghormati kebijakan pemerintah lebih baik santri tak mudik.

Baca juga: Bill Gates Umumkan Bercerai Setelah 27 Tahun Menikah

Baca juga: Ussy Sulistiawaty Belum Berani Belanja ke Pasar meski Sudah Sembuh dari Covid-19

Baca juga: Apes, Jelang Lebaran Bengkel Sofa di Adimulyo Kebumen Terbakar

Baca juga: Pembunuh Sait Sangat Tenang Seolah Bukan Dia Pelakunya, Bahkan Ikut Jemput Jenazah Korban

"Untuk menghormati apa yang sudah diputuskan pemerintah lebih baik para santri menahan diri untuk tidak mudik dulu. Kami akan berkoordinasi dengan Ponpes, karena saat ini para santri sudah libur," imbuhnya. 

Ditambahkannya, pengurus pondok pesantren bisa memfasilitasi santri yang tak mudik supaya tetap berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman. 

"Misalnya lewat virtual seperti Zoom, agar para santri yang di Ponpes tetap komunikasi dengan orang tua," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved