Breaking News:

Berita Kendal

Pemkab Kendal Keluarkan SE Larangan Ijin Cuti Lebaran Idulfitri bagi ASN

Pemerintah Kabupaten Kendal telah mengeluarkan surat edaran (SE) larangan ijin cuti Lebaran Idulfitri 1442 H bagi aparatur sipil negara (ASN).

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: rival al manaf
TribunJateng.com/Saiful Ma'sum
Sekda Kendal Moh Toha. 

Penulis: Saiful Masum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal telah mengeluarkan surat edaran (SE) larangan ijin cuti Lebaran Idulfitri 1442 H bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kendal.

Hal itu tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor: 800/0320/2021 tentang Pembatasan Kegiatan ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Larangan ijin cuti lebaran bagi ASN Kendal berdampak positif pada pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pegawai kedinasan justru mengoptimalkan pelayanan kepada warga Kendal baik sebelum hingga pasca Lebaran Idulfitri 2021. Satu di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Kepala Dispendukcapil Kendal, Bambang Dwiyono menegaskan, pelayanan kependudukan tetap akan buka pada 12-17 Mei nanti. Dengan catatan, di luar hari libur bersama Idulfitri yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

Ia juga memastikan bahwa jam operasional pelayanan di Dispendukcapil Kendal tidak berkurang dari hari-hari biasanya. Pelayanan secara online dan offline tetap dilakukan sejak pukul 07.30 - 15.00 WIB.

Dengan penegasan ini, Bambang berharap jajaran Dispendukcapil tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun dalam suasana Lebaran Idulfitri nanti. Artinya, tidak ada perbedaan pelayanan dari hari-hari biasanya. 

"Semua (pegawai-red) tetap masuk tidak ada libur tidak ada cuti khusus, pelayanan berjalan normal seperti biasa. Sampai saat ini pun masih cukup banyak masyarakat yang berdatangan, bahkan sudah antre sejak pagi-pagi," terangnya, Selasa (4/5/2021).

Menurut Bambang, kebijakan pemerintah kali ini dimaksudkan untuk membantu pelayanan masyarakat dalam menyikapi kebutuhan publik baik individu maupun kelompok. Dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang sudah ditentukan.

"Pelayanan online maupun offline tetap. Kalau ada yang kesulitan pakai aplikasi pelayanan online, kita bimbing langsung. Artinya tidak mengurangi hak publik mendapatkan pelayanan," jelasnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved