Breaking News:

Berita Jateng

Terus Suarakan Tolak Omnibus Law, Buruh Jateng Minta Majelis Hakim MK Bisa Berlaku Adil

Elemen buruh di Jawa Tengah terus menyuarakan penolakan kepada Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi demo tidak berhenti pada saat momentum Hari Buruh.

Tribun Jateng/ Mamdukh Adi
Sejumlah perwakilan organisasi buruh melakukan aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur-DPRD Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Kota Semarang. Mereka berharap hakim MK bisa berlaku adil saat judicial review gugatan yang dilakukan para buruh. 

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Elemen buruh di Jawa Tengah terus menyuarakan penolakan kepada Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi demo tidak berhenti pada saat momentum Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei kemarin.

Sejumlah buruh masih terus melakukan aksi protes terhadap Undang Undang tersebut. Seperti yang dilakukan di depan Kantor Pemerintah-DPRD Provinsi Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Selasa (4/5/2021).

Dalam aksinya, perwakilan dari sejumlah elemen organisasi buruh menaburkan bunga di atas replika pocong yang sebagai simbol Omnibus Laa Cipta Kerja telah mati.

"Terhadap Undang Undang tersebut, sampai saat ini KSPI masih melakukan penolakan dikarenakan hilangnya job security, income security, social security. Judicial review di Mahkamah Konstitusi yang pada hari ini diadakan sidang lanjutan," kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim.

Ia mengatakan, dalam rangka mengawal sidang judicial review di MK tersebut, KSPI Jateng bersama pimpinan serikat pekerja dan perwakilan buruh di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional melakukan aksi serentak terbatas.

Aksi dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, antara lain gedung Mahkamah Konstitusi, kantor gubernur, kantor bupati/wali kota dan pabrik/perusahaan masing-masing di seluruh Indonesia.

Bagi Buruh yang tidak ikut dalam aksi lapangan tersebut mengikuti aksi secara virtual live streaming melalui Media KSPI.

"Kami meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertindak adil dengan membatalkan Omnibus Law. Sebagaimana kenyataannya, bahwa Omnibus Law tentang Cipta Kerja sejak awal pembentukannya sudah bermasalah," jelasnya.

Dua hal penting yang menjadi persoalan, kata dia, adalah terkait proses yang tidak memenuhi syarat pembentukan perundang-undangan. Serta materi isinya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

"Selain itu dalam pembahasannya juga terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan seolah kejar setoran. Sehingga, setelah ditandatangani Presiden Jokowi dan dilakukan penomoran, UU Cipta Kerja ini masih ditemukan pasal satu dengan pasal lainnya yang tidak nyambung. Dan ini adalah kesalahan fatal," ujarnya.

Sedangkan untuk klaster ketenagakerjaan banyak yang mendegradasi UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003. Keterjaminan pekerjaan, keterjaminan penghasilan dan perlindungan sosial (job security, income security, social security) yang semestinya menjadi tanggung jawab negara justru menjadi hilang.

"Hal inilah yang menjadikan seluruh buruh di Indonesia sampai saat ini masih menolak dengan tegas adanya UU Cipta Kerja ini. Termasuk buruh di Jawa Tengah," imbuhnya.(mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rival al manaf
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved