Breaking News:

Berita Semarang

BEM Undip dan FH Ajukan Amicus Curiae Terkait Perkara Kriminalisasi Empat Mahasiswa di Semarang

BEM FH dan BEM Undip mengajukan Amicus Curiae (sahabat pengadilan) ke Pengadilan Negeri Semarang.

Istimewa
Penyerahan berkas Amicus Curiae oleh perwakilan BEM Undip dan BEM FH Undip kepada Wakil Ketua, Sekretaris, dan Panitera PN Semarang, kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) dan BEM Universitas Diponegoro (Undip) mengajukan Amicus Curiae (sahabat pengadilan) ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Amicus Curiae diajukan terkait perkara empat mahasiswa yang dipidana dalam massa aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka yaitu Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun.

Penyerahan berkas Amicus Curiae tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua PN Semarang Andreas Purwantyo Setiadi, Sekretaris PN Semarang Rumiasari, dan Panitera PN Semarang Dwi Setyo Kuncoro.

Kabid Sosial dan Politik BEM Undip, Raihan Fudloli mengatakan, BEM Undip dan FH Undip memandang bahwa pengajuan Amicus Curiae merupakan upaya sebagai pihak ketiga untuk memberikan pendapat hukum atas perkara kriminalisasi empat mahasiswa massa aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Yang mana keempatnya dituntut masing-masing 3 bulan penjara.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," katanya, dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, katanya, pihaknya merasa pengajuan Amicus Curiae merupakan upaya kami untuk membantu majelis hakim dalam memutus perkara yang sedang diperiksa.

"Oleh karena itu, kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan Amicus Curiae yang telah kami ajukan," ujarnya.

Dalam Amicus tersebut, katanya, pihaknya berpandangan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, terlihat jelas bahwa apa yang terjadi dalam dinamika persidangan sarat akan kejanggalan-kejanggalan yang mencerminkan ketidakwajaran proses penanganan perkara.

Sehingga membuktikan bahwa perkara yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi oleh aparat kepolisian.

Halaman
12
Penulis: m zaenal arifin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved