Breaking News:

Demonstan Tewas Terus Bertambah, Ratusan Kelompok HAM Desak PBB Embargo Senjata ke Myanmar

Tuntutan itu disampaikan pada Rabu (5/5), dengan harapan bisa melindungi warga sipil yang secara damai memprotes kudeta militer di Myanmar.

Editor: Vito
SELEBARAN/AFP/FACEBOOK
Foto yang diambil dan diterima dari sumber anonim melalui Facebook menunjukkan pengunjuk rasa mengadakan aksi protes dengan menyalakan lilin terhadap kudeta militer di Mogok, divisi Mandalay, Myanmar, pada Senin (11/4/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, LONDON - Human Rights Watch, Amnesty International, dan lebih dari 200 kelompok masyarakat sipil dan HAM lain meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata ke Myanmar.

Tuntutan itu disampaikan pada Rabu (5/5), dengan harapan bisa melindungi warga sipil yang secara damai memprotes kudeta militer di Myanmar.

Sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu, Myanmar telah diwarnai serangkaian unjuk rasa setiap hari. Gelombang kekerasan ikut muncul dari pasukan keamanan dan menewaskan ratusan warga sipil.

"Menerapkan embargo senjata global terhadap Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat," ungkap kelompok masyarakat sipil dan HAM dari seluruh dunia dalam pernyataan bersama.

Sayangnya, harapan para aktivis itu mungkin akan sulit terwujud dalam waktu dekat. Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB terhalang oleh China dan Rusia, pemegang hak veto, yang kini melindungi Myanmar.

Penolakan terhadap sanksi juga telah diungkapkan Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun pada Senin (3/5) lalu. Jun menilai bahwa penerapan sanksi adalah langkah terakhir yang bisa diambil.

"Kami tidak mendukung pemberian sanksi, dan kami menganggapnya sebagai upaya terakhir dalam menangani konflik," katanya, seperti dikutip Reuters.

Dewan Keamanan PBB telah beberapa kali mengadakan pertemuan khusus untuk menentukan sikap terkait dengan kudeta militer di Myanmar.

Sayangnya, keputusan sulit dicapai karena China dan Rusia masih berpihak pada Myanmar.

Dewan Keamanan PBB bahkan belum menyebut gejolak politik di Myanmar itu sebagai sebuah kudeta, karena tidak disetujui oleh China dan Rusia.

Sejauh ini, Dewan Keamanan hanya mengeluarkan pernyataan resmi berisi keprihatinan dan mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Pernyataan itu dianggap terlalu lembek oleh para aktivis kemanusiaan. Mereka meminta Dewan Keamanan untuk membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat lanjut dan menyetujui tindakan cepat dan substantif. (Kontan.co.id)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved