Breaking News:

Opini

OPINI: Refleksi KPK di Era Disrupsi

Kurang lebih 19 tahun KPK mengarungi samudera pemberantasan korupsi, sudah banyak pula ombak pelemahan yang menerjang.

Editor: iswidodo
tribunjateng/ist
Opini ditulis oleh Andi Muhammad Alief |Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan 

Ditulis oleh Andi Muhammad Alief |Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

TRIBUNJATENG.COM - Sejak lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, institusi anti rasuah tersebut selalu menarik untuk dibincangkan. Dikarenakan KPK merupakan lembaga independen (auxiliary organ) yang lahir untuk memberantas korupsi di tengah kroniknya korupsi di Indonesia.

Kurang lebih 19 tahun KPK mengarungi samudera pemberantasan korupsi, sudah banyak pula ombak pelemahan yang menerjang. Baik itu pelemahan secara inkonstitusional seperti teror terhadap pegawai KPK layaknya menimpa Novel Baswedan maupun pelemahan secara konstitusional melalui jalur legislasi. Upaya pelemahan KPK jalur legislasi menuai keberhasilan pada tahun 2019 lalu.

Saat itu Pemerintah mengesahkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 19/2019). Rangkaian proses legislasi yang dimulai pada tahap perencanaan, pengusulan, pembahasan berjalan senyap dan minim melibatkan partisipasi publik. Alhasil pada tahap pembahasan, materi UU 19/2019 masif menuai penolakan dari khalayak ramai.

Kendati demikian, Pemerintah tetap kukuh mengesahkan UUa quo. Kebijakan ini tentu melanggar prinsip ‘kedaulatan rakyat’ yang juga merupakan prinsip fundamental ketatanegaraan Indonesia sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 1 (2) UUD 1945. Jean Jacques Rousseau menyatakan ‘kedaulatan rakyat’ dilandaskan pada kehendak umum. Sehingga jelas bahwa materi UU yang hendak disahkan harus mencerminkan kehendak umum atau keinginan khalayak ramai.

Disrupsi KPK

Dewasa ini Indonesia memasuki era disrupsi. Berbagai sektor baik itu perdagangan, pendidikan, teknologi, bahkan sektor pemberantasan korupsi pun telah mengalami disrupsi, khususnya ‘disrupsi kinerja KPK’. Disrupsi berasal dari bahasa Inggris, yakni‘disruption’yang berarti gangguan, kekacauan, dan problem. Sedangkan ‘kinerja’ memiliki arti kemampuan kerja. Sehingga terminologi ‘Disrupsi Kinerja KPK’ dipergunakan untuk menguraikan potret kekacauan kinerja KPK paska disahkannya UU 19/2019.

Setidaknya terdapat dua problem substansi dalam UU 19/2019 yang memantik disrupsi kinerja KPK: Pertama, melalui Pasal 1 (3) UU 19/2019 yang memposisikan lembaga KPK di bawah rumpun eksekutif (eksecutive agency), dengan itu seluruh Pegawai KPK harus dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. Pengaturan demikian sama saja menjerumuskan pegawai KPK dalam jurang birokrasi yang selama ini masih banyak terjadi tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, tekanan dari pimpinan, dan iming-iming rekomendasi naik pangkat secara tidak sehat.

Kedua,setelah status pegawai KPK beralih menjadi ASN, secara otomatis gaji pegawai KPK setara dengan gaji ASN lainnya. Besaran gaji ASN diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dari regulasi tersebut tampak gaji seorang ASN sangat minim. Gaji yang minim tentu tidak seimbang dengan kompleksitas tugas yang diemban dan resiko yang mengintai.

Selain itu, gaji minim berpotensi merubuhkan integritas pegawai KPK. Klaim ini diamini oleh Jack Bologne melalui Teori GONE. Teori GONE menjelaskan penyebab korupsi terdiri dari empat faktor:Keserakahan (Greed);Peluang (Opportunity);Kebutuhan (Need);Pembenaran (Expose). Dengan minimnya gaji pegawai KPK tentu berakibat kebutuhannya tidak tercukupi dan secara langsung kebutuhan hidupnya meningkat. Sehingga di masa mendatang pegawai KPK berpotensi melakukan korupsi yang dilatarbelakangi oleh faktorNeed(kebutuhan) ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved