Breaking News:

Opini

OPINI: Refleksi KPK di Era Disrupsi

Kurang lebih 19 tahun KPK mengarungi samudera pemberantasan korupsi, sudah banyak pula ombak pelemahan yang menerjang.

Editor: iswidodo
tribunjateng/ist
Opini ditulis oleh Andi Muhammad Alief |Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan 

Berikutnya, sejak tahun 2019-2021 publik menilai kinerja KPK dalam memberantas korupsi kian suram dan cenderung unproduktif. Senada, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi raport merah atas kinerja KPK di tahun 2020. Penilaian tersebut berdasarkan persentasi penindakan KPK yang sangat minim, yaitu hanya sekitar 13% dari target 120 kasus. Penurunan ini berbanding lurus dengan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang melorot. Berdasarkan Transparency International, Indonesia berada diperingkat 102 dari 180 negara negara yang diukur indeks persepsi korupsinya.

Kini Kepercayaan publik terhadap KPK kian tergerus. Telebih beberapa oknum internal KPK yang turut andil melakukan tindak korupsi seperti penggelapan emas sitaan seberat 1,9 KG, dan Penyidik KPK meminta uang Rp 1,5 M kepada Wali Kota Tanjungbalai. Pertemuan sebelumnya teradi di rumah Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar.

Dapat kita lihat ada peran politikus dalam mengacaukan kinerja KPK. Dari peristiwa ini secara tersirat pegawai KPK tidak independen lagi, dikarenakan melakukan kejahatan korupsi dengan difasilitasi oleh salah seorang pimpinan DPR RI yang telah mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dalam pembentukan UU 19/2019.

Melihat rangkaian pelemahan KPK, mulai pada minimnya pelibatan partisipasi publik saat perencanaan dan pengusulan UU 19/2019, berlanjut pada penegasian aspirasi penolakan rakyat, kemudian diikuti kinerja KPK yang menurun, dan oknum internal KPK yang bertransformasi menjadi koruptor, kumpulan fakta ini memperjelas bahwa KPK telah memasuki era disrupsi yang penuh kekacauan dan mengancam eksistensi KPK di masa mendatang.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi atas problem KPK. Adapun solusinya:Pertama,Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaithe guardians of constitutionseyogianya membatalkan UU 19/2019. Dengan itu, disrupsi KPK dipulihkan kembali dengan cara pengaturan KPK dikembalikan pada UU 30/2002. Dengan ini, mata rantai implikasi negatif dari keberlakuan UU 19/2019 dapat diputus.

Kedua,KPK perlu diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana negara Afrika Selatan dan Thailand. Hal ini penting guna menyetarakan lembaga KPK dengan lembaga lainnya. Dengan ini tidak akan terjadi lagi pelemahan KPK melalui jalur legislasi sebab KPK telah memiliki posisi yang kokoh. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved