Breaking News:

Opini

OPINI: THR, Empati dan Gotong-royong Memperbaiki Ekonomi

Konsep THR sendiri merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.

tribunjateng/ist
Andiyono 

Ditulis oleh Andiyono | Kabid Polhukam dan Ketenagakerjaan DPW PKS Jateng

TRIBUNJATENG.COM - Tunjangan Hari Raya atau THR, merupakan sesuatu yang lazim diterima pekerja pada Hari Raya. Konsep THR sendiri merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.

Secara regulasi, Pemberian THR dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Buruh/ Pekerja di Perusahaan. THR wajib dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja baik tetap maupun kontrak, yang memenuhi masa kerja minimal 1 bulan dengan perhitungan tertentu.

Penegasannya juga dilaksanakan dengan ketentuan terbaru, yaitu melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. Dalam ketentuan tersebut, THR merupakan hak pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha maksimal 7 hari sebelum perayaan Hari Raya.

Meski demikian, disadari bahwa dalam kondisi pandemi, bukan persoalan yang mudah bagi pengusaha untuk memenuhi kewajibannya memberikan THR. Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19, masih diberikan kelonggaran untuk berdialog dengan pekerja/ buruh dan membuat persetujuan untuk memberikan THR paling lambat sebelum hari raya keagamaan (baca; H-1). Hal ini dengan syarat, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuannya berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan.

Berkaca pada tahun lalu, maka masa penyaluran THR Tahun 2021 juga masih dilaksanakan pada saat pandemi. Bedanya tahun 2020 tentu lebih banyak pemakluman yang diberikan, mengingat masa awal pandemi, dan kondisi ekonomi sangat terpukul, namun pada tahun 2021 seharusnya sudah mulai ada perbaikan dan adaptasi serta perencanaan mengantisipasi kondisi pandemi. Setidaknya parameter kondisi ekonomi semakin membaik.
Tumbuh Baik
Angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator baik atau tidaknya kondisi perekonomian telah menunjukannya. Meski pertumbuhan ekonomi secara nasional masih dalam kondisi minus, namun angkanya semakin naik. Berdasarkan rilis BPS terbaru (5/5/2021), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 adalah -0,74 (minus nol koma tujuh puluh empat). Kondisi ini lebih baik dari Kuartal II, dan III Tahun 2020 yaitu saat awal pandemi menyerang dan sangat berdampak pada sektor usaha, hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi -5,32 dan -3,49.

Masih berdasar data yang sama, bahwa pada kuartal I-2021 Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha memang masih menempatkan sektor pertanian sebagai juara, dimana menjadi satu-satunya yang tidak minus, dengan angka 2,95 (dua koma sembila lima).

Sementara Pertumbuhan PDRB Menurut pengeluaran (y-on-y), angka terbesar adalah sumbangsih dari sisi ekspor dan konsumsi pemerintah, yaitu masing-masing sebesar 6,74 persen dan 2,96 persen. Sedangkan salah satu yang terbesar masih berada diangka minus, adalah sektor konsumsi rumah tangga, yaitu -2,23 persen.

Berdasar kondisi diatas, maka perlu ada dorongan perubahan pandangan, di satu sisi bahwa THR adalah hak dan kewajiban, namun di sisi lain pemberian THR saat pandemi juga harus dimaknai sebagai empati dan upaya gotong royong, memperbaiki daya beli masyarakat. THR dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya pekerja/ buruh untuk belanja meningkatkan konsumsi rumah tangga. Hingga akhirnya, mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Berat memang, namun nilai ini harus dimaknai oleh pengusaha, sebagai bagian kontribusi untuk negeri. Kasus terakhir, yang viral dan menjadi perhatian publik adalah demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh di salah satu perusahaan di Boyolali, karena ada kebijakan perusahaan yang mencicil Gaji dan THR.
Bila pendekatan yang diutamakan dengan pandangan empati dan gotong-royong, maka seharusnya segera ada penyelesaian. Termasuk terhadap 18 perusahaan di Jawa Tengah yang sampai dengan tanggal 4 Mei, diadukan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, karena tidak kunjung memberikan THR kepada pekerjanya.
Empati Pekerja
Dari sisi pengawasan pemerintah, menjadi tanggungjawab yang berat karena diuji bagaimana ketegasan dan ketepatan pengambilan keputusan. Sebab bila mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, sanksi terberat dapat dilakukan pencabutan izin. Berdasarkan data Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, ada 156 pengawas ketenagakerjaan yang akan turun mulai H-7 untuk memastikan hak-hak pekerja terbayarkan di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Dalam proses pengawasan tersebut, sekali lagi, pemerintah juga dapat mendasarkan pada nilai empati, dalam menyelesaikan pembayaran THR bagi Pekerja/ Buruh.
Pendekatan empati dan semangat gotong-royong harus menjadi kunci. Pertama, Empati terhadap pekerja sebagai kelompok rentan sangat diperlukan, terlebih perekonomian kita salah satunya ditopang oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas didominasi oleh kaum pekerja/ buruh.

Kedua, pemberian THR harus menjadi penyemangat, sebagai upaya gotong-royong, memperbaiki perekonomian, melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Sebab menjadi suatu kepastian bila THR sebagian atau seluruhnya akan dimanfaatkan pekerja/ buruh untuk keperluan perayaan hari raya, baik untuk konsumsi maupun sandang. Bahkan beberapa daerah sudah menjadi budaya untuk memperbaiki papan (baca; rumah). (*)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved