Breaking News:

Berita Tegal

Pemerintah Kota Tegal Serahkan Bantuan Keuangan untuk Partai Politik 

Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Tegal menerima bantuan keuangan dari Pemkot Tegal.

Penulis: Fajar Bahruddin Achmad
Editor: sujarwo
Istimewa
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyerahkan bantuan keuangan untuk partai politik di Adipura Balai Kota Tegal, Rabu (5/5/2021). 

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Tegal pada Pemilu 2019, menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Tegal. 

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono di Adipura Balai Kota Tegal, Rabu (5/5/2021).

Ada tujuh partai politik yang mendapatkan bantuan tersebut.  Seperti DPC PDIP menerima bantuan keuangan sebesar Rp 170.882.600, DPC PKB mendapatkan Rp 136.343.600, DPC Partai Golkar mendapatkan bantuan Rp 100.758.300, DPD PKS mendapatkan Rp. 94.854.100, DPC Partai Gerindra mendapatkan bantuan sebesar Rp 93.401.900, DPD PAN mendapatkan bantuan Rp 54.600.600 dan DPC Partai Demokrat mendapatkan Rp 48.772.900.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tegal, Budi Saptaji menyampaikan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberitahukan gambaran dan informasi bantuan Dana Hibah kepada Partai Politik Tahun Anggaran 202.

Serta diharapkan partai politik penerima bantuan dana hibah dapat segera merencanakan peruntukannya sesuai dengan norma dan regulasi yang ada. 

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberitahukan gambaran dan informasi bantuan Dana Hibah kepada Partai Politik tahun anggaran 2021 serta diharapkan partai politik penerima bantuan dana hibah dapat segera merencanakan peruntukannya sesuai dengan norma dan regulasi yang ada," kata Budi dalam rilis yang diterima tribunjateng.com. 

Budi menyampaikan bahwa untuk tahun ini satu suara dikalikan Rp 5.300. Jadi masing-masing partai mendapatkan besarannya berdasarkan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu 2019.

Budi Saptaji berharap bantuan keuangan ini bisa meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan politik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan partai politik di daerah. Selain itu juga meningkatkan kualitas administrasi partai politik. 

Sekaligus dapat meningkatkan tata kelola partai politik di daerah serta mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah yang lebih berkualitas. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved