Breaking News:

Berita Banyumas

Pejabat dan PNS Banyumas Dilarang Menerima Gratifikasi

Pejabat dan ASN di Banyumas dilarang menerima gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: muslimah
Istimewa
Foto Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Wahyu Budi Saptono, kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (7/5/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Pejabat dan ASN di Banyumas dilarang menerima gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 

Anjuran itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 13 tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Wahyu Budi Saptono dalam surat Edaran bernomor 338/2232/2021 tertanggal 5 Mei 2021.

Sekda meminta kepada para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kasatpol PP, Direktur RSUD, Camat dan Kabag diminta untuk merayakan Idul Fitri secara sederhana. 

Menurutnya Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. 

Perayaaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan.

Kemudian peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"ASN Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ujar Sekda Banyumas, Wahyu Budi Saptono kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis, Jumat (7/4/2021).

Para ASN agar tidak memanfaatkan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana. 

Menurut sekda permintaan dana dan atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain yang mengatasnamakan institusi negara/daerah baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. 

Untuk itu ASN diimbau menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung.

Jika menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan atau kadaluwarsa dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan.

"Paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas akan menindaklanjuti dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," ungkapnya.(Tribunbanyumas/jti) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved