Breaking News:

Berita Video

Video DPRD Kab Pekalongan Serahkan Catatan Strategis dan Rekomendasi LKPJ Bupati

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menyerahkan catatan strategis dan rekomendasi LKPJ Bupati.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: abduh imanulhaq

Berkaitan dengan urusan pendidikan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ terdiri dari lima program dan 28 kegiatan. Jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2020 perubahan, urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari lima program dan 33 kegiatan.

"Terdapat lima kegiatan yang tidak dilaporkan, karena kelima kegiatan tersebut tidak mendapatkan anggaran sehubungan dengan refocusing anggaran guna penanggulangan Pandemi Covid-19," imbuhnya.

Kemudian berkaitan dengan realisasi anggaran, utuk urusan pendidikan, realisasi anggaran tampak menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi anggaran sebesar 93,84%.

Lalu, untuk kesehatan, realisasi anggaran sebesar 68,57% sangat memprihatinkan. Terlebih pada tahun anggaran 2020 terjadi refocusing anggaran guna mengatasi pandemi Covid 19 yang notabene sebagian besar berada dalam tugas pokok dan fungsi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.

Selanjutnya, untuk urusan sosial, realisasi anggaran tampak menunjukkan hasil yang baik dengan besaran 98,83%.

"Berdasarkan analisis atas LKPJ Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2020 kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut, pertama dokumen LKPJ adalah dokumen resmi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karenanya, di masa yang akan datang bupati dan perangkat daerah khususnya tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LKPJ agar mempersiapkan dokumen LKPJ secara lebih cermat sehingga tidak terjadi lagi ketidaksesuaian maupun kesalahan data."

"SKPD lebih meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja. Perlu dicatat, bahwa anggaran program atau kegiatan yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan memiliki makna beragam. Mulai dari efisiensi anggaran (penghematan dalam proses pengadaan barang jasa), hingga ketidakmampuan SKPD dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja," ucapnya.

Pihaknya menambahkan, dalam indikator kinerja daerah posisinya berada dalam kategori cukup. Ke depan capaian terhadap indikator kinerja daerah yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah harus menjadi perhatian.

Dalam LKPJ Tahun 2020 ini, capaian indikator aspek kesejahteraan masyarakat menunjukkan besaran 44 %.

"Kedepan perlu upaya maksimal dari segenap stakeholder Kabupaten Pekalongan guna perbaikan beberapa indikator aspek kesejahteraan masyarakat yang tidak tercapai tersebut. Untuk aspek pelayanan umum yang menunjukkan besaran 65%, perlu diidentifikasi dan diinventarisasi permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan pencapaian indikator-indikator aspek pelayanan umum guna perbaikan ke depan."

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved