Breaking News:

Berita Pati

ASN Pati Mulai Masuk Hari Ini, Yang Bolos Akan Dipotong Tunjangannya

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati melakukan monitoring kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur Hari Raya Idul

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: Catur waskito Edy
M Nafiul Haris
Tim BKPP Kabupaten Pati saat melakukan monitoring ASN pada hari pertama masuk kerja, Sabtu (15/5/2021) 

Penulis: M Nafiul Haris

TRIBUNJATENG.COM, PATI -- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati melakukan monitoring kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur Hari Raya Idul Fitri di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten, Sabtu (15/5/2021). 

Hal tersebut sesuai, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri perubahan hari libur nasional dan cuti bersama pada 2021, termasuk di dalamnya libur lebaran 2021. 

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPP Pati, Irwanto mengatakan sebagaimana dalam SKB 3 Menteri Nomor 281 Tahun 2021 cuti bersama atau libur lebaran 2021 sejatinya akan dilaksanakan pada 12,17,18 dan 19 Mei. 

"Tetapi pemerintah kemudian menghapus cuti tanggal 17, 18 dan 19. Sehingga libur lebaran hanya tanggal 12, 13 dan 14 Mei 2021. Karenanya, monitoring kerja ASN pada  hari pertama perlu dilakukan," terangnya kepada Tribunjateng.com, Sabtu (15/5/2021) 

Ia menambahkan, adapun secara teknis pelaksanaan monitoring terbagi menjadi 10 tim di lingkungan OPD dan 21 kecamatan dengan setiap tim terdiri kurang lebih 7 orang.

Dia mengungkapkan, monitoring ASN ini telah dilakukan dua kali pada tanggal 11 Mei dan 15 Mei 2021. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan dapat terus berjalan.

"Bagi ASN yang kedapatan melanggar aturan, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Perbup nomor 76 tahun 2019. ASN yang tidak hadir pada saat dilakukan monitoring, akan mendapat pemotongan TPP sebesar 25 persen pada bulan selanjutnya" katanya

Irwanto melanjutkan, bagi ASN yang tidak memiliki tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) seperti guru, tenaga kesehatan dan seterusnya, bagi yang melanggar tetap mendapat sanksi administrasi sesuai dalam PP nomor 53 tahun 2010.

Hanya saja, pemberian sanksi diberlakukan setelah melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu terkait laporan pelanggaran yang dilakukan ASN. Dan sanksi tersebut diberikan oleh pimpinan instansi atau kepala OPD 

"Bagi berbagai pelanggaran yang telah dilakukan, akan tercatat dalam sistem. Selanjutnya oleh tim berwenang melakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut. Tetapi sampai saat ini kami belum menerima adanya laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN," ujarnya (ris)

Baca juga: Desy Ratnasari Sedih Ibunda Terpapar Covid, Tak Rayakan Idulfitri Bersama

Mengaku Time Traveller dari Tahun 2582, Tiktoker Peringatkan Ancaman Monster Bawah Laut

Baca juga: Tak Tahu Kantor Dipasang CCTV, Dua Oknum Polisi Berhubungan Intim saat Jam Kerja, Videonya Viral

Baca juga: Ini Detik-detik 16 Orang Selamatkan Diri Kala Perahu Terbalik di Waduk Kedung Ombo

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved