Breaking News:

Berita Pekalongan

Ponpes Masih Dipandang Sebelah Mata, DPRD Kab Pekalongan Usung Raperda Ponpes

DPRD Kabupaten Pekalongan mengajukan usulan raperda mengenai penyelenggaraan pesantren. Pemicunya, ponpes masih dipandang sebelah mata.

ISTIMEWA
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan, menggelar rapat kerja bersama bagian hukum setda, Dinperindagkop dan UMKM, Bagian Perekonomian Setda, Kemenag, dan BPKD, di Ruang Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (17/5/2021). 

Penulis : Indra Dwi Purnomo

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan, menggelar rapat kerja bersama Bagian Hukum Setda, Dinperindagkop dan UMKM, Bagian Perekonomian Setda, Kemenag, dan BPKD.

Rapat kerja dipimpin Ketua Bapemperda, Sabdo, di Ruang Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (17/5/2021).

Dalam rapat ini membahas mengenai program pembentukan peraturan daerah (Propemperda).

"Dalam rapat ini membahas Propemperda tahun 2022. Selain itu juga, evaluasi Propemperda tahun 2021," kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan, Sabdo.

Menurut Sabdo, usulan raperda yang menjadi inisatif dari DPRD adalah raperda mengenai penyelenggaraan pesantren.

"Tadi usulan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa tentang raperda penyelenggaraan pesantren dan alhamdulilah mendapat sambutan dari fraksi-fraksi lain di DPRD," ujarnya.

Dalam hal ini, fraksi PKB berharap raperda bisa diselesaikan tahun 2022. Karena, raperda ini sebagai turunan dari UU No 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

"Masih banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah tentang ponpes seperti, fasilitas kamar mandi, tempat tidur, dan kesejahteraan para pengajar di pesantren."

"Fraksi PKB berharap tidak ada dikotomi pendidikan keagamaan," imbuhnya.

Sabdo menambahkan, Kabupaten Pekalongan yang notabenenya Kota Santri banyak lembaga pendidikan.

Pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan berjumlah sekitar 170 ponpes dan 1.800 lembaga TPQ dan madrasah diniyah.

"Jadi, keberadaan pondok pesantren perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah," ucapnya.

Sabdo menambahkan, selain membahas Raperda tentang Pondok Pesantren, hasil dari rapat kali ini yaitu terkait dengan regulasi pasar rakyat dan toko modern. (*)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: moh anhar
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved