Breaking News:

Berita Nasional

Sebut KPK Pantas Dibubarkan, Arief Poyuono: Anggaran Lebih Baik Dialihkan ke Kejagung dan Polri

Arief Poyuono menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pantas dibubarkan karena dinilainya memiliki kinerja yang buruk.

Editor: M Syofri Kurniawan
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Arief Poyuono 

TRIBUNJATENG.COM - Arief Poyuono menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pantas dibubarkan karena dinilainya memiliki kinerja yang buruk.

Politikus Gerindra menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Arief menilai kinerja KPK sangat buruk, bahkan sebelum ramai polemik para pegawainya alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Pantas TNI-Polri Habis-habisan Buru KKB Papua, Ternyata Dapat Misi Khusus dari Presiden Jokowi

Baca juga: Ada Foto dan Video Porno dalam Konferensi Pers Mantan Pimpinan KPK, ICW Beberkan Ada Upaya Peretasan

Baca juga: Semua Korban Ditemukan Tanpa Kepala, Misteri Pembunuhan di Hinterkaifeck Belum Terpecahkan

Baca juga: Habib Bahar Bin Smith Bilang 3 Pukulan 10 Detik, Hakim: Manny Pacquiao 10 Detik Bisa 30 Pukulan

Karena itu, menurut Arief, KPK pantas dibubarkan.

"Malah sebelum tes pegawai KPK untuk jadi ASN pun kinerja KPK sudah sangat buruk, dan sudah pantas KPK dibubarkan agar tidak jadi institusi berkumpulnya anaconda-anaconda," ujar Arief, Selasa (18/5/2021).

Lebih lanjut, ia mengatakan akan lebih bagus jika anggaran untuk KPK dialihkan pada Kejaksaan Agung dan Polri.

"Lebih bagus dibubarkan dan anggaran KPK yang besar dialihkan ke institusi Kejaksaan Agung dan Polri untuk meningkatkan pemberantasan korupsi," terangnya.

Diketahui, Arief Poyuono menilai pernyataan dan sikap Jokowi terkait nasib 75 pegawai KPK bisa menjadi preseden buruk di masa mendatang.

Ia mengatakan, jika 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK diluluskan menjadi ASN, maka hal serupa seharusnya juga berlaku untuk guru, dosen, perawat, hingga pegawai honorer yang juga tak lolos TWK.

"Presiden Jokowi tidak boleh mengintervensi hasil tes TWK pegawai KPK yang nggak lulus. Ini bisa jadi preseden buruk."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved