Breaking News:

Berita Tegal

Pemkot Tegal Kembali Raih Predikat WTP, Sudah 3 Kali Berturut-turut

Pemkot Tegal kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Istimewa
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (kanan) menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Senin (24/5/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Tegal kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap Pemkot Tegal yang telah berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tegal Tahun  Anggaran 2020. 

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Pemkot Tegal berhasil mempertahankan WTP selama tiga kali berturut-turut.  Sebelumnya Pemkot Tegal telah menerima predikat WTP pada tahun 2018 dan 2019. 

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, menyerahkan Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) langsung kepada Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Semarang, Senin (24/5/2021).

Bersama itu pula ada pemerintah daerah lain yang memperoleh predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Predikat WTP yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pemalang.

Dalam sambutan mewakili penerima WTP, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyampaikan, bahwa LHP yang diterima akan mampu memacu kinerja untuk menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. 

"Karena LHP adalah adalah cermin dari hasil kinerja kita selama satu periode. Sehingga kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam laporan LHP, akan menjadi acuan kinerja kita pada periode selanjutnya," kata Dedy Yon dalam rilis yang diterima tribunjateng.com. 

Selain itu, Dedy Yon menyampaikan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut  bertujuan memberikan keyakinan yang memadai. 

Bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal materi, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

"Oleh karenanya pemeriksaan atas laporan keuangan adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI merupakan bagian dari pembinaan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik good governance," ungkapnya. 

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali mengatakan, pemeriksaan keuangan BPK harus memberikan opini berdasarkan empat hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

"BPK perwakilan Jateng melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ini sudah sejak Januari. Dengan pemeriksaan pendahulauan kemudian diulang kembali ke kantor. Dilanjutkan setelah BPK menerima laporan keuangan pemerintah daerah dari daerah masing-masing," katanya. 

Ayub juga menyampaikan bahwa persentase penyelesaian masalah Kota Tegal mencapai 77,91 persen. "Kami juga terima kasih atas capaian ini, kalau dibandingkan rata rata nasionl 75,65 persen capaiannya. Di tingkat Jateng rata-rata tingkat penyelesaian Jateng 87 persen," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengapresiasi atas apa yang diraih Pemerintah Kota Tegal dengan opini predikat WTP.

"Kota Tegal meraih opini WTP, mudah- mudahan dapat dipertahankan, disamping itu tidak berbangga diri, namun sebagai instropeksi diri kedepan jauh lebih baik lagi. Karena saat ini banyak tindak lanjut yang perlu diperbaiki. Penyelesaian tindak lanjut Kota Tegal mencapai 78 persen, masih ada 22 persen," katanya. (*)

Penulis: Fajar Bahruddin Achmad
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved