Breaking News:

Berita Kabupaten Tegal

Kelima Kalinya Pemkab Tegal Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Capaian opini WTP ini adalah yang kelima kalinya sejak penyampaian LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2016

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muslimah
Istimewa
Bupati Tegal Umi Azizah, saat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2020 di Aula Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Senin (25/5/2021) lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2020. 

Hal ini terungkap saat berlangsung acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2020 di Aula Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Senin (25/5/2021) lalu. 

Capaian opini WTP ini adalah yang kelima kalinya sejak penyampaian LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2016. 

Hadir secara langsung menerima LHP LKPD ini Bupati Tegal Umi Azizah, dan juga Bupati Purbalingga, serta Bupati Purworejo.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali dalam sambutannya menyampaikan, ada empat kriteria pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh auditor BPK, yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Ayub menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2020 pihaknya masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di Jawa Tengah, antara lain masih dijumpai pengelolaan dan penatausahaan aset tanah yang belum bersertifikat atau sertifikat tanah yang belum dibalik nama. 

Ada pula temuan aset tanah yang dimanfaatkan pihak lain namun tidak didukung dengan perjanjian sewa atau kerjasama pemanfaatan.

Demikian pula dengan masalah pembiayaan kegiatan. 

Pihaknya masih menemukan mala administrasi seperti kelebihan bayar pada hasil akhir pekerjaan yang volumenya kurang dari kontrak, ataupun denda dari penyedia barang atau jasa yang belum terbayarkan.

"Selain menyerahkan LHP LKPD, kami juga melampirkan skor hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari masing-masing pemerintah kabupaten. Kabupaten Tegal mampu mencapai penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK sebesar 88,52 persen, disusul Kabupaten Purworejo 85,61 persen, dan Kabupaten Purbalingga 83,84 persen," ungkap Ayub, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (26/5/2021). 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved