Imbauan Presiden soal 75 pegawai KPK yang Gagal TWK Disebut Hanya Basa-basi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Meski telah ada imbauan Presiden Joko Widodo namun 51 dari 75 pegawai KPK tetap dipecat.

Hal itu membuat anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menganggap presiden hanya basa-basi.

Ia angkat bicara mengenai 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen Tes Wawasan kebangsaan (TWK) bakal dipecat. 

Baca juga: Jokowi Didesak Turun Tangan Soal 51 Pegawai KPK Tak Lulus TWK akan Diberhentikan

Baca juga: 73 Guru Besar Surati Jokowi, Inilah Isi Suratnya

Baca juga: 51 Pegawai KPK Tak Lulus TWK akan Diberhentikan, Novel Baswedan Cs Melawan

"Saya rasa imbauan Presiden soal 75 pegawai KPK yang gagal TWK itu hanya basa-basi, lip service," kata Benny kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Benny menilai, Presiden Jokowi harus menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan KPK.

Menurutnya, presiden harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) untuk mengakhiri polemik tersebut.

"Presiden harus menerbitkan Perppu untuk mengubah pasal Undang-Undang yeng menjadi dasar juridis Ketua KPK memecat 51 pegawainya," ucapnya.

Lebih lanjut, saat ini publik tunggu langkah tegas Ketua KPK untuk segera memeriksa, atau jika perlu langsung menahan sejumlah tokoh yang jelas-jelas sudah ketahuan terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.

Menurutnya hal itu penting untuk menepis tuduhan tanpa 51 orang itu, KPK menjadi lumpuh.

Sebab, Benny menilai kini rakyat curiga, presiden maupun Ketua KPK diduga kuat berada dalam satu kaki dalam upaya pelemahan KPK.

"Kita menunggu langkah presiden dan langkah Ketua KPK selanjutnya untuk membuktikan dugaan itu tidak benar. Saya berharap dugaan itu tidak benar. Mari kita tetap dukung KPK tegar dalam berantas korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen Tes Wawasan kebangsaan (TWK) bakal dipecat. 

Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar lima pimpinan KPK bersama Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021) hari ini. 

Namun, pimpinan KPK maupun BKN masih menutup rapat nama-nama para pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. 

"Jadi untuk nama-nama sementara tidak kami sebutkan dulu. Baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan, maupun 51 dinyatakan asesor tidak bisa dilakukan pembinaan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers.

Alexander mengatakan keputusan yang diambil dari rapat bersama itu berdasarkan pertimbangan dan pendapat dari hasil pemetaan para asesor terhadap pegawai KPK.

Hasilnya, katanya, 24 pegawai dari 75 yang tak lolos TWK masih memungkinkan dibina sebelum dialih status jadi ASN.

"Sedangkan yang 51 orang ini dari asesor warnanya sudah merah, yang tidak dimungkinkan melakukan pembinaan," kata Alexander.

Baca juga: Sinopsis Patriots Day Bioskop Trans TV Pukul 21.30 WIB Ledakan Bom di Pusat Kota

Baca juga: Ciri-ciri Pedagang Makanan Pakai Penglaris Menurut Om Hao

Baca juga: Sinopsis Ikatan Cinta RCTI Kamis 27 Mei Pukul 19.45 WIB Kebohongan Elsa Terbongkar

Keputusan ini tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK. 

Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Diketahui berdasarkan UU KPK nomor 19 tahun 2019, para pegawai KPK akan berstatus ASN. 

Dengan demikian, seluruh pegawai lembaga antirasuah itu pun dialihstatuskan jadi ASN. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Politikus Demokrat: Imbauan Presiden Soal 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK Hanya Basa Basi,