Breaking News:

Berita Kebumen

Banyak yang Belum Bersertifikasi, Ribuan Guru Madrasah di Kebumen Tuntut Kesejahteraan

Ketua PGMI Budi Asyamsyu mengungkapkan,  jumlah guru madrasah yang non PNS di Kabupaten Kebumen total 2.624 orang

Penulis: khoirul muzaki | Editor: muslimah
Istimewa
Audiensi guru madrasah dengan Bupati Kebumen, Kamis (27/5/2021) kemarin 

TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN - Pengurus DPD Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Kebumen meminta pemerintah memerhatikan kesejahteraan guru hingga pembangunan infrastruktur madrasah.

Mereka menyampaikan aspirasi itu saat audiensi bersama Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih di ruang transit Rumah Dinas Bupati, kemarin Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut, pihak PGMI menyampaikan beberapa harapan yang mungkin bisa diakomodir oleh pemerintah, antara lain menyangkut kesejahteraan para guru madrasah, dan pemberian dana bantuan untuk sekolah, sekaligus sarana dan prasarana.

Ketua PGMI Budi Asyamsyu mengungkapkan,  jumlah guru madrasah yang non PNS di Kabupaten Kebumen total 2.624 orang.

Sebanyak 1.606 di antaranya  adalah guru honorer yang belum bersertifikasi. Budi berharap, para pendidik ini bisa mendapat perhatian dari masyarakat.

"Pak Bupati punya program SIRUP, berupa program pemberian insentif untuk guru. Kita berharap para para guru honorer dari madrasah yang belum terima sertifikasi, juga bisa mendapat bantuan insentif dari pemerintah," jelasnya, Jumat (28/5/2021) 

Pihaknya menyebut, tahun sebelumnya para guru honorer sudah mendapatkan dana insentif Rp 700 per bulan. 

Dana insentif itu dikhususkan untuk guru Paud, TK, MI, dan MTS.  Tahun ini pihaknya akan mengajukan 1.606 guru madrasah yang belum tersertifikasi agar bisa tersentuh  program SIRUP. 

Bupati Arif menyatakan, pihaknya tetap akan memikirkan nasib kesejahteraan para guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari UMR. Melalui program SIRUP ini, salah satunya. 

"Insya Allah untuk pemberiaan dana insentif bagi guru bisa kembali dicairkan pada tahun 2022, sekarang sudah bisa mulai diajukan," ucapnya.

Hanya saja, Arif memastikan bantuan sarana dan prasarana atau pembangunan infrastruktur sekolah, ia sampai tahun 2022 mendatang tidak ada karena keterbatasan anggaran. 

Selain untuk Covid, Pemkab pada 2021 ini juga akan membuka lowongan CPNS dengan kuota 2.503.

"Karena dana kita sudah tersedot untuk Covid-19, dan tahun ini juga ada penerimaan PNS kuota 2.503, dimana di tahun 2022 kita harus memberikan gaji ke mereka sebesar Rp139 miliar. Paling bisa nanti agak longgar di 2023," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved