Novel Baswedan Geram Merasa Disingkirkan di KPK: Ada Orang yang Selaras Kepentingan Koruptor

TRIBUNJATENG.COM- Novel Baswedan menduga ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang selaras dengan koruptor.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah ucapan penyidik KPK, Harun Al Rasyid soal daftar nama-nama yang patut diwaspadai.

Harun Al Rasyid mengaku sempat berbincang dengan Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK.

Ia mengatakan mengetahui daftar nama dari Nurul Ghufron.

Penyidik KPK yang sudah bekerja selama 16 tahun itu mengaku bingung mengapa dirinya diwaspadai.

"Secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Pak Firli, bahkan saya adalah temang ngobrol Pak Firli," ujarnya.

Ia mengaku tidak tahu mengapa dirinya menjadi orang teratas yang ada di daftar orang yang peru diwasapadai.

Najwa Shihab langsung melempar pertanyaan.

"Apakah orang yang ada di daftar tersebut kini dinonaktifkan?" tanya Najwa.

"Setahu saya ada beberapa nama," ujar Harun Al Rasyid.

Kemudian, presenter Mata Najwa itu menanyakan kepada Nurul Ghufron soal kebenaran atas pernyataan Harun Al Rasyid.

Nurul Ghufron mengatakan ia sering berbincang dengan Harun Al Rasyid.

"Kalau soal nama-nama itu, kami tidak pernah punya daftar itu, memang di KPK ada sebutan taliban-taliban, dan salah satunya yang disebut adalah Mas Harun, tapi dalam prespektif saya tidak ada taliban, adanay wahabi salafi dan itu tidak masalah," ujarnya.

Najwa Shihab lalu mendesak Nurul Ghufron untuk menjawab.

"Jadi ada atau tidak, iya atau tidak ada nama-nama yang dibuat list oleh ketua KPK kepada pegawai KPK yang kini dinonaktifkan?" tanya Najwa Shihab.

Nurul Ghufron lalu membantah ucapan itu.

"Tidak ada nama-nama disitu," ujarnya.

Najwa Shihab lantas mendesak.

"Jadi anda mengarang saja? jadi yang mengarang pak Gufron atau Cak Harun nih?" tanya Najwa Shihab.

Harun Al Rasyid lalu menegaskan dirinya pernah meminta daftar tersebut.

"Saya begitu jelas, ada daftar itu, dan sempat saya minta, setelah itu saya dipanggil Pak Nawawi, Pak Nawawi bilang diberi daftar oleh ketua KPK, dan Pak Harun jadi urutan pertama KPK," ujarnya.

Novel Baswedan lalu membenarkan ucapan Harun karena ia pernah mendengar kabar itu.

"Saya pernah mendengar kabar itu, jadi saya yakini ini fakta, dan kalau memang orang-orang yang bekerja baik itu dianggap masalah, saya kemudian melihat bahwa prose saat ini yang terjadi merupakan upaya penyingkiran yang dilakukan oleh orang-orang yang selaras dengan kepentingan koruptor dan itu yang terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Di antara 75 pegawai tersebut, 51 orang ternyata diberhentikan.

Mereka tak bisa melanjutkan pengabdian sebagai pegawai berdasarkan penilaian asesor.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Mawarta, mengungkap nasib dari 75 pegawainya yang tak lolos TWK.

Seperti diketahui, TWK adalah syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari 75 pegawai yang tak lolos itu, 24 di antaranya akan dilakukan pembinaan.

"Dari hasil pemetaan asesor dan kemudian kita sepakati bersama.

Dari 75 pegawai, ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi ASN," ucap Alex pada konferensi pers, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Lantas bagaimana dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menolak tentang pemberhentian pegawai hanya berdasar hasil TWK?

Pesan Jokowi Soal Pemberhentian

Pada Senin, 19 Mei 2021 lalu, Jokowi berpesan tentang isu pemberhentian pegawai KPK, seperti yang diberitakan Tribunnews.com.

Jokowi mengatakan, TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut.

"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK yang menyertakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat jadi ASN," imbuhnya.

Jokowi mengatakan tak ingin 75 pegawai yang tak lolos TWK diberhentikan.

Sebagai jalan keluar, dia mengusulkan alternatif lain seperti pendidikan kedinasan yang bisa diikuti 75 pegawai KPK itu.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujarnya.

Jokowi lantas meminta Ketua KPK Firli Bahuri, MenPANRB Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN menindaklanjuti nasib 75 pegawai KPK yang kini dinonaktifkan dari KPK itu.

"Saya minta para pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, MenPANRB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," ujarnya.

24 Bertahan

Diberitakan Tribunnews.com, Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta, mengungkap nasib dari 75 pegawainya yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Seperti diketahui, TWK ini merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari 75 pegawai yang tak lolos itu, 24 di antaranya akan dilakukan pembinaan.

Hasil itu didapatkan melalui rapat koordinasi antara KPK bersama 5 pihak terkait, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB),  Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Dalam rapat itu, hadir pula pihak asesor dalam TWK.

Pihak KPK menanyakan asesor, adakah pegawai yang bisa melakukan pembinaan dari 75 orang tak lolos TWK itu.

"Dari hasil pemetaan asesor, dan kemudian kita sepakati bersama."

"Dari 75 pegawai, Ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi ASN," ucap Alex.

Sementara, 51 pegawai lainnya dinilai tak lulus penilaian asesor.

"Yang 51 orang. Dari asesor, warnanya, dia bilang sudah merah. Ya tidak dimungkinkan dilakukan pembinaan," jelasnya.

Wakil Ketua KPK itu menjelaskan, 24 pegawai itu nantinya akan menjalani pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan.

"Terhadap 24 orang tadi, nanti akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan."

"24 orang tadi. Sebelum mengikuti pendidikan, diwajibkan menandatangani kesediaaan mengikuti pendidikan dan pelatihan," terang Alex.

Disebutkannya, jika di antara 24 pegawai ini tak lolos pembinaan. Maka, nantinya juga tak diangkat menjadi ASN.

Lanjut, Alex mengatakan 51 orang diberhentikan.

"Yang 51, tentu sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor."

"Tentu tidak bergabung lagi dengan KPK," ujarnya.

Dalam pembinaan dan pelatihan nantinya, KPK akan menggandeng sejumlah pihak terkait, yang memiliki kompetensi dalam bidang bela negara dan wawasan kebangsaan.

"KPK akan bekerja dengan pihak lain. Bukan KPK yang menyelenggarakan, karena KPK sendiri tidak punya kompetensi bagaimana membentuk SDM yang memiliki wawasan kebangsaan dan kecintaan tanah air," pungkasnya. (*)