Breaking News:

Sekolah Gelar PTM Terbatas Setelah Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik

PTM terbatas wajib diterapkan sekolah setelah para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut seluruhnya divaksin.

Editor: Vito
TribunJateng.com/Raka F Pujangga
ilustrasi - simulasi PTM di SMPN 1 Kudus. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menyatakan, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas wajib diterapkan sekolah setelah para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut seluruhnya divaksin.

"Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan tersebut menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya, Selasa (1/6).

Adapun, pemerintah telah memutuskan menggelar pembelajaran tatap muka terbatas untuk para satuan pendidikan di Indonesia. Keputusan itu ditetapkan melalui Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kemendikbud dan Kemenag juga telah meluncurkan meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDdikdasmen) di Masa Pandemi Covid-19. Panduan itu terintegrasi dengan menampilkan teks utama yang didukung glosarium dan sumber belajar.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri mengungkapkan, kalau semua guru sudah divaksinasi, segera buka opsi PTM terbatas.

"Ini tidak ada kapannya. Begitu bapak ibu guru sebagian besar atau seluruhnya sudah divaksinasi, segera buka opsi tatap muka terbatas. Membuka opsi tatap muka ini wajib," katanya, dikutip dari laman Ruang Guru Paud Kemendikbudristek.

"Tetapi, apakah siswanya berangkat sekolah atau tidak, diserahkan ke orangtua, mau memilih yang mana. Sekolah tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai aturan pemerintah,” ujarnya.

Bagi orangtua yang belum mantap anaknya berangkat ke sekolah, Jumeri menuturkan, silakan tetap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh.

"Bagi sekolah yang sudah tatap muka, maka jumlah peserta didik yang hadir maksimal setengahnya dan tetap protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.

Kemudian, sekolah-sekolah yang menerima peserta didik baru, wajib mengisi blangko kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sekolah juga wajib menyiapkan Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19 di sekolah.

"Selain itu juga menyiapkan infrastruktur seperti ruang isolasi dan alat-alat sanitasi seperti air, alat pengukur suhu tubuh, dan memastikan kebersihan sekolah, serta menyiapkan prosedur operasional standar (POS) jika terjadi sesuatu," paparnya.

Menurut dia, keberangkatan peserta didik ke sekolah, berapa persen siswa harus masuk dan tetap di rumah, juga harus pihak sekolah atur secara bergilir. Hal itu perlu dilakukan untuk memprioritaskan kesehatan warga sekolah.

Sebab, jika ada prosedur yang dilanggar, Jumeri menyatakan, maka akan ada risiko pembentukan klaster baru di sekolah.

“Vaksinasi bagi guru sifatnya wajib. Tetapi guru yang komorbiditas, punya halangan kesehatan, maka dia dipersilakan di rumah dulu. Tidak mengajar di sekolah dulu, karena berisiko," tukasnya.

"Bagi guru yang sehat dan layak divaksinasi tetapi menolak, kami serahkan ke pemerintah daerah untuk mengambil tindakan. Karena guru di bawah kewenangan pemerintah daerah, bukan Kemendikbudristek,” urainya. (Tribunnews/Fahdi Fahlevi/Kontan.co.id/SS Kurniawan)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved