Breaking News:

AMPHURI Sebut Pembatalan Haji 2021 Keputusan Terbaik Tapi Pahit

AMPHURI menghormati keputusan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan haji pada tahun ini karena pandemi covid-19.

Editor: Vito
ISTIMEWA
Kabah di Masjidil Haram Mekah 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menghormati keputusan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan haji pada tahun ini.

Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur berharap, keputusan pemerintah itu dapat dipahami pula oleh seluruh masyarakat, termasuk para penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah.

“AMPHURI menghormati keputusan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yaqut yang membatalkan keberangkatan jamaah haji pada tahun ini yang didasarkan karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi covid-19 yang belum juga berlalu,” katanya, melalui keterangan tertulis, Jumat (4/6).

Firman memahami pandemi covid-19 masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Meski penanganan covid-19 di Indonesia sudah lebih baik, di belahan dunia lain penyebaran virus itu masih belum bisa terkendali, di mana hal itu dapat mengancam keselamatan jemaah.

“Bisa jadi, kebijakan ini menjadi pertimbangan Saudi juga untuk menjaga keselamatan para jemaah haji, sehingga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M," ucapnya.

Sementara bagi calon jemaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) khusus tahun ini akan menjadi jemaah haji 1443H/2022M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Sebagaimana disampaikan pemerintah bahwa nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji khusus. Keputusan penundaan haji tahun ini memang pahit, tapi inilah yang terbaik untuk kita semua,” kata Firman.

AMPHURI pun meminta pemerintah untuk berdiplomasi tingkat tinggi antar-kepala negara agar pemerintah Saudi segera memberikan akses bagi Warga Negara Indonesia untuk masuk kembali ke Arab Saudi.

Firman berujar, kebijakan pembatalan haji tahun ini tidak hanya karena Saudi belum membuka akses maupun kepastian terkait dengan kuota haji yang didapat Indonesia, tapi juga pertimbangan kondisi pandemi, di mana pemerintah yang juga didukung DPR mengedepankan sikap kehati-hatian demi menjaga keamanan dan keselamatan para tamu Allah.

“Semoga ini menjadi keputusan terbaik yang bisa diterima, setelah AMPHURI bersama Kementerian Agama dan seluruh stakeholder berupaya mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari skema keberangkatan, mitigasi, termasuk kajian fiqih ibadahnya,” ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved