Breaking News:

Berita Jateng

Kaitan Sinetron Suara Hati Istri Zahra dengan 12.000 Kasus Pernikahan Anak di Jateng

Sinetron ini dinilai mempromosikan aktivitas pedophilia (kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual)

Istimewa
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Anak DPRD Jawa Tengah, Tazkiyatul Muthmainnah 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Sinetron Suara Hati Istri 'Zahra' menjadi perbincangan khalayak akhir-akhir ini. Hingga muncul petisi untuk menghentikan sinetron yang tayang di stasiun televisi swasta ini.

Sinetron ini dinilai mempromosikan aktivitas pedophilia (kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual).

Di Jawa Tengah, tontonan ini disebut kontras dengan program pemerintah yang ingin menekan pernikahan dini atau anak di bawah umur.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Anak DPRD Jawa Tengah, Tazkiyatul Muthmainnah menuturkan, tidak sepatutnya televisi menayangkan sinetron yang menceritakan pernikahan anak.

"Apalagi, dikemas dalam cerita poligami. Di sana juga diceritakan pemain mengalami kekerasan berupa paksaan menikah maupun kekerasan secara psikis," kata Tazkiyatul, Senin (7/6/2021).

Oleh karena itu, kata dia, berkaca dari sinetron Zahra, permasalahan bukan hanya fokus pada masalah usia pemeran. Namun juga pada konten di televisi.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan stasiun televisi seharusnya bisa mengingatkan rumah produksi atau production house (PH) agar menggunakan jasa pemain yang berusia di atas 18 tahun untuk peran yang sudah menikah.

"Sebab sinetron tersebut menggunakan artis berusia 15 tahun yang memerankan istri ketiga. Selain itu konten dalam sinetron tersebut justru terkesan mengkampanyekan pernikahan usia anak," ucapnya.

Padahal, lanjutnya, Indonesia sedang berupaya menekan angka usia nikah anak yang masih tinggi. Di Jateng hampir ada 12.000 kasus pernikahan anak.

"Kenapa justru ada stasiun televisi yang menayangkan pernikahan usia anak?" tukas anggota Komisi E DPRD Jateng ini.

Di dalam UU Penyiaran, kata dia, anak merupakan khalayak khusus yang harus dilindungi. Televisi harus menjadi media yang ramah anak dengan cara melindungi dan memberikan hak anak.

"Di dalam UU Pernikahan batas usia menikah adalah 19 tahun. Jadi sekali lagi, bukan semata persoalan usia pemeran, tapi jangan sampai ada tayangan pernikahan usia anak," tegasnya.

Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah ini, menambahkan tayangan sinetron tersebut layak dihentikan karena tidak memberikan edukasi yang baik.

"KPI jangan lemah, harus tegas, tunjukkan taji, agar konten televisi lebih berkualitas. Salah satu fungsi penyiaran adalah hiburan tapi ada lanjutannnya yaitu hiburan yang sehat, semua lembaga penyiaran harus memegang prinsip itu," imbuhnya. (mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved