Breaking News:

Opini

OPINI Aji Sofanudin : Urgensi Riset Agama

GAGASAN presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan seluruh SDM peneliti sangat bagus. Gagasan ini, kemudian didukung oleh DPR dengan munculnya UU Nomor 1

Editor: Catur waskito Edy
tribunjateng/bram
Opini ditulis oleh Dr Aji Sofanudin, M.Si/Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang 

Oleh DR. Aji Sofanudin, M.Si

Pengurus Asosiasi Peneliti Agama Indonesia

GAGASAN presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan seluruh SDM peneliti sangat bagus. Gagasan ini, kemudian didukung oleh DPR dengan munculnya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Secara lebih operasional, muncul Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 74 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021, selain mengatur BRIN sebagai lembaga yang menjalankan Litbangjirap serta invensi dan inovasi, pemerintah dearah (provinsi dan kab/kota) dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sementara BRIDA dibentuk oleh kepala daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Sayang, regulasi tersebut alpa mengatur riset bidang agama. Ketentuan dalam Pasal 9 Perpres Nomor 33 Tahun 2021, tidak menyebutkan adanya kedeputian yang membidangi masalah agama dan keagamaan. Ibarat rumah, tidak tersedia kamar bagi peneliti bidang agama dan keagamaan dalam rumah baru BRIN.

Membuang Riset Agama

Mafhum bahwa agama merupakan bidang yang tidak didesentralisasikan. Kebijakan pembangunan bidang agama bersifat sentralistik. Selaras dengan itu, SDM peneliti kementerian agama seyogyanya mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional bidang agama. Keberadaan SDM peneliti agama berbeda dengan SDM peneliti lainnya yang bisa mendukung kebijakan pemerintah daerah. Kementerian Agama bersifat sentralistik.

Terbitnya Perpres 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menguatkan narasi adanya deprivatisasi agama. Agama menjadi persoalan privat, tak terkecuali persoalan riset bidang agama. Pemerintah cq BRIN tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kedeputian yang mengurusi riset agama.

Riset bidang Agama dan Keagamaan bukan menjadi bagian dari Prioritas Riset Nasional (PRN). Ada kesan, pemerintah sengaja membuang riset bidang agama.

Membuang riset agama merupakan upaya menjauhkan/menghilangkan agama dari sektor publik. Hal ini mirip ketika frasa agama hilang dalam rumusan visi Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved