Breaking News:

Terdampak Pembatalan Haji, Biro Haji-Umrah Minta Pemerintah Beri Insentif

pemerintah diminta memberikan keringanan perpanjangan izin, sertifikasi dan akreditasi, termasuk yang terkait dengan biaya-biayanya

Editor: Vito
ISTIMEWA
ilustrasi - jemaah haji Indonesia di Terminal Syib Amir, Makkah 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA  - Wakil Ketua Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), Alfa Edison meminta pemerintah bisa mengucurkan insentif bagi biro penyelenggara haji dan umrah, menyusul aktivitas bisnis yang semakin berat akibat pembatalan haji 2021.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama No. 660/2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.

Dari sisi administrasi, misalnya, pemerintah diminta memberikan keringanan perpanjangan izin, sertifikasi dan akreditasi, termasuk yang terkait dengan biaya-biayanya, seperti nilai bank garansi yang harus disetorkan oleh biro penyelenggara haji dan umrah.

Pasalnya, menurut dia, untuk penyelenggaraan umrah, bank garansi yang harus disetorkan biro sebesar Rp 200 juta, sedangkan untuk penyelenggaraan haji senilai Rp 500 juta.

"Paling tidak pemerintah memberikan keringanan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang bisa menjadi mitigasi untuk meringankan beban penyelenggara haji dan umrah harus secara intensif dibicarakan lebih lanjut," katanya.

Insentif lain yang juga dibutuhkan ialah pemberian pinjaman lunak, termasuk stimulus dari perbankan, khususnya bank syariah, seperti pinjaman rekening koran.

Alfa juga meminta agar pemerintah bisa memfasitasi pengembalian dana yang sudah didistribusikan biro kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada maskapai penerbangan.

Hal itu dinilai penting untuk bisa memfasilitasi jemaah yang memang ingin me-refund dana yang sudah disetorkan.

"Kami juga minta pemerintah bisa memfasilitasi. Ya ada good will dari pemerintah untuk menyelesaikan hal-hal yang masih menggantung itu," ucapnya.

Senada, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur juga meminta insentif dari pemerintah.

Ia pun mengamini, pembatalan pemberangkatan haji 2021 yang telah diputuskan oleh Kemenag dapat dimengerti, meski dampaknya secara bisnis sangat signifikan membuat kinerja usaha biro semakin terpuruk.

"Sungguh sangat berat, karena ini sudah tahun kedua. Setelah kebijakan pembatalan haji ini, kami berharap kepada pemerintah agar segera memberikan stimulus dan kebijakan insentif lain, yang membuat lebih ringan bagi kami dalam melanjutkan usaha," ungkapnya.

Secara garis besar, ada dua insentif yang diusulkan. Pertama, pemberian pinjaman lunak. Kedua, insentif dalam bentuk program.

Misalnya yang dapat diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar ada kerja sama dalam penyelengaraan paket tour dan travel atau wisata halal, khususnya untuk domestik.

"Penyelenggaraan ibadah umrah dan haji ini berhubungan erat denagn ekonomi umat. Kami berharap pemerintah bisa concern memberikan kebijakan langsung yang dapat meringankan kami dalam menjalankan usaha ke depan, khususnya dalam pandemi ini," terang Direktur Utama Maghfirah Travel itu. (Kontan.co.id/Ridwan Nanda Mulyana)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved