Breaking News:

Berita Pati

BREAKING NEWS: Pati Zona Merah Corona, Masyarakat Dilarang Gelar Resepsi Pernikahan

Sebelumnya masih berstatus zona oranye, kini Kabupaten Pati berstatus zona merah penularan Covid-19.

TRIBUNJATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Bupati Pati Haryanto saat diwawancarai Tribunjateng.com di Gedung DPRD Pati, Selasa (8/6/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Sebelumnya masih berstatus zona oranye, kini Kabupaten Pati berstatus zona merah penularan Covid-19.

Hal tersebut diakui Bupati Pati Haryanto ketika diwawancarai Tribunjateng.com di Gedung DPRD Pati, Selasa (8/6/2021).

Saat kunjungan Panglima TNI bersama Kapolri dan Kepala BNPB pada Sabtu (5/6/2021) lalu, Pati masih berstatus zona oranye.

Baca juga: Waspada BMKG: Kota Ini Akan Terdampak Pertama Kali Tsunami & Gempa Besar Pulau Jawa Dalam 20 Menit

Kenaikan status ke zona merah ini, menurut Haryanto, seiring dengan meningkatnya Bed Occupancy Rate (BOR) isolasi di rumah-rumah sakit yang ada. Bahkan BOR Isolasi di Pati termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah.

“Terkait BOR, kita memang tidak hanya menampung pasien Covid-19 dari Pati saja. Seandainya hanya pasien dari Pati, kecil saja BOR kita, mungkin belum zona merah. Karena kita menampung pasien dari luar kota saja sampai saat ini sudah 73 orang. Ada dari Kudus, Rembang, Grobogan, dan sekitarnya,” papar Haryanto.

Sekalipun ruang isolasi yang tersedia sudah banyak terpakai, lanjut dia, saat ini di Pati masih tersedia tempat tidur untuk isolasi sebanyak 48.

Namun demikian, Haryanto mengatakan bahwa pihaknya tetap mengambil langkah antisipasi. Di antaranya dengan memfungsikan ruang rawat inap di Puskesmas untuk isolasi.

Upaya pencegahan penambahan pasien juga terus dilakukan oleh pihaknya. Dia menyebut, sejak kunjungan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BNPB, pihaknya sudah tiga kali mengadakan rapat koordinasi untuk membahas hal ini.

“Pagi tadi saya sudah perintahkan camat dan yang tergabung dalam satgas covid untuk mengadakan penegakan operasi yustisi secara masif, dengan tujuan dan sasaran di wilayah yang saat ini menjadi zona merah. Kemudian (Posko) PPKM Mikro juga dimaksimalkan, sehingga penanganan terfokus pada tempat-tempat yang ada klaster penularan,” jelas dia.

Haryanto menambahkan, pihaknya juga membatasi aktivitas hajatan masyarakat. Pada Senin (7/6/2021) kemarin, jajaran Forkopimda telah menandatangani surat kesepakatan bersama terkait hal ini.

“Kami batasi aktivitas masyarakat yang  berpotensi menimbukan kerumunan. Masyarakat yang punya hajatan pernikahan, khitanan, atau lainnya tidak boleh mengumpulkan massa. Pernikahan hanya boleh dilaksanakan ijab-qabul di KUA dan pemberkatan nikah di gereja yang hanya dihadiri mempelai, orang tua, dan saksi,” papar dia.

Ia menyebut, apabila ada warga yang nekat menimbulkan keramaian. Acaranya akan dibubarkan secara paksa oleh Satgas Covid-19.

Ketentuan ini berlaku hingga akhir Juni 2021. Namun ada kemungkinan akan diperpanjang jika tren kasus penularan tidak kunjung menurun.

“Seandainya ada perubahan ke arah lebih baik pun, bukan serta-merta bebas. Pembatasan dibuka sedikit-sedikit. Jadi gas-rem-gas-rem ini kita lakukan agar ekonomi tetap jalan, di sisi lain klaster penularan juga bisa diatasi. Kita ini dipantau BNPB pusat, angka Covid-19 setiap hari harus dilaporkan,” tandas dia. (mzk)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved