Berita Viral
Megawati Jadi Trending Twitter Hari Ini, Ada Apa?
Tagar Megawati menjadi trending Twitter hari ini, Selasa (8/6/2021). Sebanyak 3 ribu cuitan menggunakan tagar Megawati.
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
TRIBUNJATENG.COM- Tagar Megawati menjadi trending Twitter hari ini, Selasa (8/6/2021).
Sebanyak 3 ribu cuitan menggunakan tagar Megawati.
Ternyata tagar tersebut ramai dibicarakan netizen lantaran Megawati akan dianugerahi gelar profesor dari Universitas Pertahanan.
@gemaliero: Best paper 2021, megawati diberi gelar profesor.
@kokokribow: Megawati dihujat karena nerbitin paper yg "muji" diri sendiri itu in my opinion karena memang ada distrust ke megawati as a person regardless of her gender. Jump to conclusion yg jauh banget kalo langsung ngira ini bentuk sexism.
@salmantep: Hey Megawati aja bisa nerbitin jurnal akademik, apakabar gue yang ijazahnya masih ditahan gara2 ga publikasi jurnal, jurnal lokal aja.
Ternyata Netizen membicara jurnal ilmiah yang dibuat oleh Megawati.
Megawati menulis jurnal dengan studi kasus pemerintahan Indonesia saat dirinya menjadi presiden ke-5.
Megawati menulis pencapaiannya sebagai presiden di jurnal tersebut.
Penyerahan gelar Profesor Kehormatan itu bakal dilaksanakan di Aula Merah Putih, Unhan, Kawasan IPSC Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6) pukul 13.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
Berdasarkan undangan tersebut, Ketua Umum PDIP itu akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Kepemimpinan Strategis Pada Masa Kritis"
Melansir dari kontan.co.id, memperoleh paper Megawati berisi 18 halaman. Adapun bagian abstrak tertulis:
Pada 1997 - 1998, Indonesia menghadapi berbagai macam krisis yang menimbulkan gejolak dan mengubah jalannya sejarah bangsa ini.
Dimulai dari krisis ekonomi nasional, dan berlanjut pada munculnya berbagai bentuk ancaman, seperti konflik etnis dan agama, serta maraknya separatisme dan terorisme.
Krisis multidimensi tersebut berpotensi menghantar Indonesia pada perpecahan dan dicap sebagai negara gagal.
Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang hubungan antara krisis multidimensi dan kepemimpinan presiden pada kurun waktu tahun 2001 hingga 2004.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipakai untuk menggali tacit knowledge dari pengambil keputusan tertinggi saat itu, yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri.
Penelitian ini menggunakan kerangka teori Byman dan Pollack (2001) sebagai pisau analisis dengan metode penelitian kualitatif.
Hasil temuan penelitian yang diperoleh antara lain, walaupun dalam masa pemerintahan yang relatif singkat, kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil mengatasi sebagian besar krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia saat itu.
Kebijakan strategis di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lingkungan diambil dengan landasan pemikiran yang inovatif, melalui berbagai upaya dialog, perundingan, pembuatan program, pengesahan peraturan perundang-undangan, hingga pemberlakuan operasi militer demi menjaga kedaulatan dan keamanan Negara Indonesia.
Dampak dari berbagai kebijakan tersebut masih bisa dirasakan hingga saat ini, seperti pemilihan umum secara langsung, otonomi daerah, meletakkan fondasi pembangunan kemaritiman.
Keberhasilan tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi presiden selanjutnya untuk melanjutkan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia.
Salah satu kontribusi penelitian ini adalah mengeksplisitkan aspek-aspek yang melatarbelakangi pengambilan keputusan strategis pada era 2001-2004, yang diharapkan bisa berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan saran praktis dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan kebijakan strategis pembangunan, baik pada tataran suatu negara maupun global.
Dikukuhkan tanggal 11
Universitas Pertahanan (Unhan) akan memberikan gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap kepada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri melalui sidang senat terbuka, Jumat (11/6/2021).
"Pada hari Jumat akan dilakukan sidang senat terbuka Universitas Pertahanan RI dalam rangka pengukuhan gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Octavian mengatakan, sidang senat akademik telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati.
Hal itu sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.
Selain itu, pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Megawati dalam menghadapi krisis multidimensi di era pemerintahannya.
Pihaknya mencatat, Megawati saat di pemerintahan berhasil menuntaskan konflik sosial. Contohnya, penyelesaian konflik Ambon, konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca-bom Bali, dan penanganan permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. "Ibu Megawati menjadi presiden pertama perempuan di negara kita. Di era Ibu Megawati pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presidensial secara langsung," terang Octavian.
Octavian menuturkan, para menteri Kabinet Gotong-Royong di bawah kepemimpinan Megawati dan sejumlah guru besar dalam dan luar negeri telah mengakui peran Megawati.
Karena itu, mereka telah memberikan rekomendasi akademik atas kuatnya karakter kepemimpinan Megawati.
Menurutnya, sejumlah Guru Besar itu sebagai promotor Megawati menjadi Profesor Kehormatan.
Beberapa guru besar dari dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri papan atas.
"Sedangkan Guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan dan Perancis," katanya. Ia menambahkan, sebelum pengukuhan gelar profesor kehormatan, Megawati akan menyampaikan orasi ilmiah. Selaku kandidat penerima gelar, Megawati juga akan didampingi sejumlah guru besar. Rencananya, acara ini akan dihadiri sejumlah pejabat, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin hingga sejumlah menteri.