Breaking News:

Pasal Penghinaan Kepala Negara di RUU KUHP, Menkumham: Menghina Presiden Itu Anarki

alasan dimasukkannya pasal penghinaan presiden di RUU KUHP adalah agar masyarakat tak menjadi liberal.

Editor: Vito
ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, memberi penjelasan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) terbaru masih menjadi bahasan dalam rapat antara Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (9/6/2021).

Satu dari beberapa delik pasal yang menjadi perhatian adalah penghinaan presiden/wapres dan DPR dalam RUU KUHP. Pro dan kontra mencuat dalam bahasan tersebut, dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Dalam draf itu disebutkan, penghinaan terhadap presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara, dan apabila penghinaan dilakukan melalui media sosial ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara.

Menkumham Yasonna Laoly menyebut, aturan yang mengatur tindak penghinaan terhadap presiden sudah lumrah dan telah diterapkan di beberapa negara, seperti Thailand dan Jepang.

Selain itu, menurut dia, alasan dimasukkannya pasal penghinaan presiden di RUU KUHP adalah agar masyarakat tak menjadi liberal.

"Saya kira kita menjadi sangat liberal kalau membiarkan (penghinaan terhadap presiden-Red). Tadi dikatakan, kalau di Thailand malah lebih parah, jangan coba-coba menghina raja, itu urusannya berat. Bahkan di Jepang atau di beberapa negara, (pasal-Red) itu hal yang lumrah," ujarnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6).

"Nggak bisa kalau kebebasan sebebas-bebasnya, itu bukan kebebasan, itu anarki," tambahnya.

Yasonna menegaskan, pasal ini berbeda dengan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, MK diketahui pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut dia, pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP merupakan delik aduan. Selain itu, pasal itu ditujukan bukan bagi mereka yang memberikan kritik, melainkan bagi mereka yang menyerang harkat dan martabat presiden.

Ia mencontohkan, tak masalah jika dirinya dikritik tak becus mengemban tugas sebagai Menkumham. Namun, ia tak akan diam jika diserang harkat dan martabatnya.

"Kalau saya dikritik, Menkum HAM tak becus, lapas, imigrasi, that's fine with me. Tetapi kalau sekali menyerang harkat dan martabat saya, misalnya saya dikatakan anak haram, wah itu di kampung saya enggak bisa itu. Anak PKI-lah, tunjukkan pada saya kalau saya anak PKI, kalau enggak bisa gua jorokin lu," ucapnya.

Dia menegaskan, pasal itu tak hanya ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat presiden saat ini, tetapi juga presiden di masa yang akan datang.

"Kita tahu lah, presiden kita sering dituduh secara personal dengan segala macam isu itu, dia tenang-tenang saja. Beliau mengatakan kepada saya tidak ada masalah dengan pasal itu," tuturnya.

"Tapi, apakah kita biarkan presiden yang akan datang digitukan? Harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang berkeadaban," tandasnya. (Tribunnews/Facundo Chrysnha Pradipha)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved