Breaking News:

Rencana Pemerintah Tarik Pajak Bahan Pokok, Pedagang Pasar Protes Keras

pemerintah diharapkan menghentikan upaya bahan pokok sebagai objek pajak, dan harus mempertimbangkan banyak hal

tribunnews batam/dewi haryati
Ilustrasi - bahan pokok 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN).

Hal itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf RUU tersebut, pemerintah akan menerapkan PPN atas bahan pokok yang bersuber dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Hal itupun menuai polemik.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) memprotes rencana pemerintah menerapkan PPN bahan pokok.

Ketua umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, pemerintah diharapkan menghentikan upaya bahan pokok sebagai objek pajak, dan harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan.

"Apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," katanya, melalui siaran pers, dikutip Kompas.com, Rabu (9/6).

Ikappi menilai, pengenaan PPN bahan pokok akan membebani masyarakat. Sebab, barang yang dikenakan PPN meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula.

Abdullah menuturkan, pedagang pasar saat ini sedang mengalami kondisi sulit karena omzet dagang turun lebih dari 50 persen. Sementara itu, pemerintah dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

"Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100.000, harga daging sapi belum stabil mau dibebankan PPN lagi? Gila. Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar," ucapnya.

"Kami memprotes keras upaya-upaya tersebut, dan sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia, kami akan melakukan upaya protes kepada presiden, agar kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar-Red)," tandasnya. (Kompas.com/Elsa Catriana)

Editor: Vito
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved