Breaking News:

Dewan Masjid Indonesia Minta Pemkab Semarang Tinjau Lagi Larangan Salat Jumat

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang meminta Bupati Semarang Ngesti Nugraha meninjau ulang larangan masjid salat jumat.

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUNBANYUMAS/Permata Putra Sejati
ILUSTRASI: Salat Jumat. 

Penulis: M Nafiul Haris

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang meminta Bupati Semarang Ngesti Nugraha meninjau ulang larangan masjid yang terletak di dekat jalan raya nasional, provinsi, maupun kota melaksanakan salat Jumat seiring meningkatnya kasus virus Corona (Covid-19).

Larangan itu, disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang melalui Instruksi Bupati (Inbup) Semarang nomor 14/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

Ketua DMI Kabupaten Semarang KH Zaenal mengatakan secara pribadi mendukung instruksi Bupati Semarang. Tetapi, dia tidak dapat menjamin kehendak masyarakat untuk melangsungkan ibadah salat Jumat karena dianggap sensitif.

"Karena itu kami berharap kebijakan itu ditinjau ulang. Sebab, keluarnya instruksi tersebut juga mendadak, sedangkan masjid khususnya dekat jalan raya ada sekira 300 lebih," terangnya saat dihubungi Tribunjateng.com, Kamis (10/6/2021)

Menurut KH Zaenal, sebelumnya larangan serupa juga pernah diberlakukan Bupati Semarang Mundjirin berdasarkan kesepakatan dengan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga MUI. Hanya saja, masjid-masjid yang ada di kampung-kampung menjadi sesak jamaah.

Ia menambahkan, dari pengalaman itu diharapkan Pemkab Semarang memilih opsi tetap mengijinkan digelarnya salat Jumat dengan memperketat protokol kesehatan dan dijaga oleh aparat baik TNI atau Polri maupun Satpol PP.

"DMI pada prinsipnya selalu mendukung pemerintah. Tetapi ini susah, kami khawatir nanti ada benturan dengan masyarakat dan ini dilema bagi kami," katanya

KH Zaenal juga menyayangkan Pemkab Semarang maupun Satgas Covid-19 yang tidak mengundang perwakilan DMI maupun MUI sebelum diputuskan larangan melaksanakan ibadah salat Jumat.

Dia mengaku, mengetahui informasi atas keputusan Inbup nomor 14/2021 tentang PPKM Mikro dari pemberitaan di media massa dan sebaran pesan melalui media sosial.

"Ini kami secepatnya akan berkoordinasi dengan kepolisian. Karena kebetulan saya juga takmir masjid, jangan sampai nanti ada gesekan karena kurangnya edukasi," ujarnya

KH Zaenal mengimbau meskipun tidak ada surat resmi dari MUI maupun DMI untuk pengurus masjid agar tetap mentaati himbauan Pemkab Semarang serta memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Terpisah Bupati Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha berharap keputusan merevisi Inbup No 13/2021 tentang PPKM Mikro tidak lain untuk mengambil langkah-langkah upaya menekan kenaikan Covid-19 di Kabuapten Semarang.

"Kita semua berharap agar pandemi Covid-19 segera berakhir agar kegiatan bisa normal kembali, ekonomi pulih. Maka, kesehatan dan keselamatan kita utamakan. Jadi sekali lagi, saya mohon dan mengajak kepada semua masyarakat untuk terus ematuhi protokol kesehatan dan bersedia bergotong royong," jelasnya.

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved