Breaking News:

Fokus

Fokus : Menunggu Teriakan Makin Kencang

Pemerintah ki jane piye sih, mosok iyo bahan pokok arep dipajeki? Berarti mengko regane tambah larang noh

tribun jateng
arief novianto, wartawan tribun jateng 

Oleh Arief Novianto
Wartawan Tribun Jateng

"Pemerintah ki jane piye sih, mosok iyo bahan pokok arep dipajeki? Berarti mengko regane tambah larang noh (pemerintah itu sebenarnya bagaimana sih, masa iya bahan pokok akan dikenakan pajak? Berarti nanti harganya tambah mahal dong-Red)," kata satu tetangga saya, dalam diskusi ngalor-ngiduldi pos ronda kampung, kemarin malam.

Yah, hal itu diungkapkan tetangga saya, menangggapi ramainya pemberitaan mengenai rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk bahan pokok yang menuai polemik.

Rencana pemerintah itu tertuang dalam draf revisi kelima UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf RUU tersebut, pemerintah akan menerapkan PPN atas bahan pokok yang bersuber dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Sebelumnya, jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak dikenakan PPN, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017. Barang itu meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain tetangga saya, berbagai pihak pun langsung bereaksi keras terhadap wacana itu. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengkritik rencana pemerintah itu. Ia menilai, kebijakan itu akan membebani masyarakat.

“Jadi kalau pemerintah tidak mampu membasmi korupsi, tidak mampu membuat prioritas di pembangunan infrastruktur, ya jangan tekan rakyat,” katanya, dikutip Kompas.com, Kamis (10/6).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berniat untuk demo besar-besaran, mengecam kebijakan tersebut. "Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law dan isu kenaikan PPN terhadap sembako," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/6).

Ia menganggap pemerintah kurang berpihak pada rakyat kecil. "Orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil diberikan relaksasi PPnBM, dalam kapasitas tertentu 0 persen, tapi rakyat untuk makan yang kita kenal dengan sembako direncanakan dikenai pajak," ucapnya.

Penolakan juga datang dari para anggota dewan. Marwan Cik Asan, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan, yang dilakukan pemerintah dengan rencana pajak sembako adalah pengkhianatan buat rakyat.

Halaman
12
Penulis: arief novianto
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved