Breaking News:

Berita Semarang

Kasus Pernikahan Anak di Jateng Tinggi, Ini Faktor Penyebabnya Menurut Dosen Unisbank

Penayangan film Suara Hati Istri menuai banyak protes dari berbagai kalangan.

Kasus Pernikahan Anak di Jateng Tinggi, Ini Faktor Penyebabnya Menurut Dosen Unisbank
Istimewa
Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum BKPH Fakultas Hukum (FH) Unisbank Semarang, Sukarman.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penayangan film Suara Hati Istri menuai banyak protes dari berbagai kalangan. Terlebih, film yang diinisiasi pernikahan anak bawah umur tersebut dikaitkan dengan tingginya pernikahan anak di Jawa Tengah yang jumlahnya hampir 12.000 kasus.

Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum BKPH Fakultas Hukum (FH) Unisbank Semarang, Sukarman.
Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum BKPH Fakultas Hukum (FH) Unisbank Semarang, Sukarman. (Istimewa)

Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum BKPH Fakultas Hukum (FH) Unisbank, Sukarman menuturkan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak.

Di antaranya adanya kekerasan dalam berpacaran hingga menyebabkan kehamilan yang tak dikehendaki.

"Pernikahan anak juga bisa karena faktor keterbatasan ekonomi, sehingga orang tua menikahkan anak menjadi salah satu solusinya," kata Sukarman, Jumat (11/6/2021).

Dari dua contoh faktor tersebut, sehingga banyak yang kemudian mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Meskipun sebenarnya masih banyak faktor lainnya sehingga permohonan dispensasi nikah pun dikabulkan.

"Namun demikian ada banyak persoalan yang kemudian muncul, misalnya kesehatan reproduksi anak ataupun rentan gugatan perceraian karena sebenarnya tidak siap secara mental ataupun ekonomi," papar dosen FH Unisbank Semarang tersebut.

Dengan kata lain, lanjutnya, dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan bukan merupakan solusi atas berbagai penyebab perkawinan anak.

Karenanya, yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan seks secara dini disesuaikan dengan kondisi anak.

Terkait penayangan film Suara Hati Istri "Zahra", Sukarman sendiri tidak setuju. Ia merasa prihatin karena film tersebut seolah menoleransi terjadinya pernikahan dini atau pernikahan anak.

"Justru kami mempertanyakan kapasitas lembaga sensor dan komisi informasi yang mengawasi dan lalai terhadap tayangan yang berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap anak," keluhnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved