Breaking News:

Berita Nasional

KSPI Kecam Rencana Pajak Sembako: Ini Cara-Cara Kolonialisme, Penjajah!

Pemerintah berencana mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid II.

Editor: M Syofri Kurniawan
Tribun Jateng/Hermawan Handaka
Ilustrasi - Warga membeli sembako di Pasar Peterongan, Kota Semarang, Selasa (27/4/21). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid II.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana tersebut.

“Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN sembako.

Baca juga: Kisah Cinta Kakak Beradik hingga Hasilkan Bayi Hubungan Sedarah, Kini Mereka Jadi Tersangka 

Baca juga: Dosen di Semarang Ditemukan Meninggal Dunia di Halaman Rumah, Alami Luka Parah di Kepala

Baca juga: Kisah Pilu Abdullah Korban Kecelakaan Tabrak Lari, Tangan Kananya Putus Senin, Baru Ketemu Selasa

Baca juga: Mobilnya Hancur, Pemandu Lagu Asal Sukoharjo Tewas Setelah Tabrakan dengan Truk

Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Menurut Said Iqbal, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak. Termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0%.

Tetapi untuk rakyat kecil, menurutnya sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak.

“Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!” tegas Said Iqbal.

Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya kenaikan PPN, maka harga barang akan naik. Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.

“Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” kata Said Iqbal.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved