Breaking News:

Berita Pekalongan

DPRD Pekalongan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Umum Fraksi Terhadap Raperda PJP APBD 2020

DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna tentang Raperda PJP APBD Tahun Anggaran 2020.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Indra Dwi Purnomo
Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti menyampaikan sambutan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dalam rangka penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap, penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2020, Senin (14/6/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD Tahun Anggaran 2020 di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (9/6/2021).

Dalam rapat tersebut, beberapa fraksi mem

Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti menyampaikan sambutan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dalam rangka penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap, penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2020, Senin (14/6/2021).
Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti menyampaikan sambutan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dalam rangka penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap, penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2020, Senin (14/6/2021). (Tribun Jateng/Indra Dwi Purnomo)

berikan catatan khusus mengenai Raperda PJP APBD Tahun 2020 yang disampaikan bupati.

Seperti disampaikan fraksi PDIP, opini WTP memberikan kepuasan bagi Pemkab Pekalongan, namun tidak cukup berhenti di situ.

Tentang hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Substansi dari pengelolaan APBD harus berbanding lurus dalam mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga tujuan dari APBD tercapai dan kesejahteraan masyarakan pun akan meningkat.

Catatan dari Fraksi PDIP selanjutnya yaitu, pada tahun 2020 banjir yang merendam pemukiman selama dua minggu lebih dan mengakibatkan sebanyak 6.619 jiwa terdampak musibah serta menghentikan aktivitas perekonomian dan pendidikan.

"Ini menunjukkan keseriusan Pemkab Pekalongan dalam melakukan menanggulangi rob belum maksimal. Padahal banjir rob sudah dirasakan lama oleh masyarakat di empat kecamatan yang ada di pantai utara," kata Endang perwakilan dari fraksi PDIP Kabupaten Pekalongan.

Kemudian, catatan lainnya yaitu kurang maskimalnya penanggulangan Covid-19 seperti pengadaan bantuan sosial, penyediaan sarpras seperti tempat isolasi mandiri, dan lainnya. Padahal sebelumnya telah dilakukan refocusing anggaran agar bencana Covid-19 19 terkendali dan masyarakat selamat sehingga perekonomian terjaga. be

Sementara itu, dalam pandangan umum Fraksi PAN yang disampaikan Heru Gunawan menyebutkan dalam meraih opini WTP masih ada catatan sehingga segera ditindaklanjuti. Seperti, masih banyaknya temuan-temuan terkait kelemahan pengendalian interen maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan undangan dalam pemeriksaan LKPD tahun 2020 sehingga hal itu supaya diperhatikan. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved