Breaking News:

Berita Semarang

Hindari Gesekan Antardaerah Zona Merah, Ganjar Minta Ada Kesepakatan Bersama Bupati-Wali Kota

Kabupaten dan kota yang berada di zona merah harus memiliki kesepakatan bersama penanganan Covid-19.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: sujarwo
IST
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kabupaten dan kota yang daerahnya berada di zona merah harus memiliki kesepakatan bersama terkait penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo setelah memimpin rapat penanganan covid bersama pemerintah kabupaten dan kota di kompleks Kantor Pemprov Jateng, Senin (14/6/2021).

Kesepakatan bersama, kata dia, agar masing-masing kepala daerah memiliki pemahaman bersama terkait cara atau metode untuk menekan penyebaran covid.

"Perlu kesepakatan bersama kepala daerah yang saat ini zonanya merah, misalnya Kudus dan sekitarnya. Ini terkait, contohnya bagaimana penanganan pelintas batas daerah, bagaimana orang yang bekerja, bagaimana orang belanja, karena aturan yang tidak sama akan menimbulkan gesekan," jelasnya.

Aturan bersama yang dimaksud, misalnya warga dari luat kota atau daerah sebelah apakah harus ada tes terlebih dahulu, pengambilan sampel spesimen dan sebagainya.

"Karena itu, beberapa bupati tadi meminta saya menengahi soal itu, para sekda nanti akan rapat menyiapkan aturan yang sama," ucapnya.

Selain itu, tata cara beribadah juga harus diatur kembali mengingat lonjakan kasus covid yang menyebabkan beberapa daerah di Jateng menjadi zona merah.

Ganjar menuturkan Sragen sudah membahas tata cara beribadah dan sudah direstui Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa masyarakat diminta untuk beribadah di rumah. Seperti diketahui Sragen merupakan satu dari beberapa daerah di Jateng yang masuk ke dalam zona berbahaya atau merah.

"Saya kira, ini (pengaturan beribadah) penting untuk diikuti daerah yang ada di zona merah. Dukungan dari ulama menjadi sangat penting agar bisa soft dalam berhubungan dengan masyarakat dan tidak mengurangi kekhusyukan beribadah," tandasnya.

Aturan bersama, kata dia, juga dibutuhkan dalam pengendalian masyarakat di tempat wisata. Jangan sampai, objek wisata di satu daerah ditutup, namun daerah tetangga membukanya.

"Kalau satu ditutup, mereka pikniknya bisa keluar. Kalau aturannya sama, itu bisa dikendalikan," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved