Breaking News:

Berita Jateng

Ada Usulan Pembentukan Hakim Perdamaian Desa, Tak Perlu Libatkan Polisi Jika Ada Masalah

Hakim Perdamaian Desa diharapkan dapat memediasi berbagai permasalahan di tingkat desa agar diselesaikan secara adat dan kekeluargaan.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rival al manaf
Tribun Jateng/ Mamdukh Adi
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik (kedua kanan) menerima catatan usulan dari perwakilan kepala desa dan perangkat desa di Jawa Tengah saat uji sahih perubahan UU Desa 

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hakim Perdamaian Desa diharapkan dapat memediasi berbagai permasalahan di tingkat desa agar diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Usulan itu mengemuka pada Uji Sahih RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Senin (14/6/2021).

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik yang memimpin forum uji sahih tersebut menuturkan Hakim Perdamaian Desa merupakan lembaga mediasi atau penengah masyarakat desa jika terdapat permasalahan yang tidak harus diselesaikan secara hukum.

"Ini isu yang tidak ada di UU Desa tapi terjadi dan hidup di masyarakat. Kalau ada masalah, diselesaikan melalui mekanisme pendekatan tokoh masyarakat dan dimediasi oleh mereka. Tidak harus berurusan dengan kepolisian dan pengadilan yang pada ujungnya, selain mahal juga pasti lama dan merepotkan," kata Kholik.

Senator asal Cilacap Jawa Tengah ini juga menuturkan upaya pembentukan lembaga ini juga agar tercipta restorative justice atau pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan. Yang paling penting, masalah yang terjadi tidak merusak harmonisasi desa.

Majelis Hakim Perdamaian Desa beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat yang dihormati dan disegani warga.

Upaya hukum diambil jika perkara tidak bisa diselesaikan atau merupakan cara terakhir.

"Dengan cara ini, diharapkan harmonisasi tetap dijaga. Jika ada konflik, ada mekanisme restorative menyelesaikan win win solution. Jika diselesaikan secara hukum, pasti ada pihak yang menang dan kalah yang cenderung merusak keharmonisan. Jadi, tidak selalu win or lose," tandasnya.

Revisi UU Desa tersebut, kata dia, dibutuhkan sebagai upaya penguatan untuk mengembalikan kewenangan terkait hak dan asal usul desa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved