Breaking News:

Warga Kabupaten Tegal Bisa Bikin Akta Kelahiran dan Kematian Bisa di Desa, Gratis dan Tidak Pungli

emkab Tegal melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengembangkan layanan warung Dukcapil desa atau Waduk Desa.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: Daniel Ari Purnomo
Istimewa
Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie (kiri) saat mencoba aplikasi sistem informasi registrasi kependudukan (SIReP) sebagai platform Waduk Desa, didampingi Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal Supriyadi (kanan) di Ballroom Syailendra, Hotel Grand Dian Slawi, Senin (14/6/2021) kemarin.  

Penulis: Desta Leila Kartika 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Upaya mewujudkan pelayanan yang prima di bidang administrasi kependudukan (adminduk), Pemkab Tegal melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal mengembangkan layanan warung Dukcapil desa atau Waduk Desa.

Tercatat setidaknya ada 76 desa yang tersebar di 17 wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal dapat melayani pembuatan akta kelahiran dan akta kematian berikut perubahan kartu keluarganya.

Informasi ini disampaikan Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, pada acara Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2021 di Hotel Grand Dian Slawi, Senin (14/6/2021) kemarin. 

Pada kesempatan ini, Ardie mengapresiasi langkah Disdukcapil Kabupaten Tegal yang telah merespon cepat kebijakan digitalisasi layanan adminduk pemerintah pusat dengan mengembangkan program layanan adminduk di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui layanan Waduk Desa ini, lanjut Ardie, pelayanan adminduk menjadi lebih mudah, lebih cepat, serta terhindar dari pungutan biaya jasa pengurusan yang biasanya dibebankan pada warga pemohon oleh pihak-pihak tertentu. 

Menurutnya, layanan pengurusan dokumen adminduk ini gratis, bebas biaya.

Ardie juga berharap pelayanan dari ketiga dokumen adminduk tersebut, termasuk pembuatan surat pindah datang, dapat langsung diproses dan dicetak di desa atau kelurahan sesuai domisili pemohon. 

“Saya berharap dokumen administrasi kependudukan lainnya bisa menyusul untuk dilayani di desa sepanjang itu memungkinkan untuk dilaksanakan,” ujar Ardie, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (15/6/2021). 

Namun, menurutnya dalam penyelenggaraan pelayanan adminduk ini Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan sejumlah pihak, termasuk pemerintah desa. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved