Breaking News:

Berita Banjarnegara

Merasa Miskin tapi Tidak Dapat Bantuan, Warga Banjarnegara Bisa Lapor ke SLRT

Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu lokasi penumbuhan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

Penulis: khoirul muzaki | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Khoirul Muzaki
Rakor dan Sosialisasi SLRT di Sasana Bhakti Praja Setda Banjarnegara, Rabu (16/6/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu lokasi penumbuhan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di tahun 2021. Sistem dari Kementerian Sosial RI ini merupakan upaya dalam efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Sosial PPPA, Aziz Achmad mengatakan, agar pelaksanan SLRT di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan sesuai tujuan, dibutuhkan persiapan, kerja sama, koordinasi serta integrasi program dengan OPD dan lembaga terkait.

"Selain itu juga diperlukan persiapan untuk sekretariat dan sumber daya manusia untuk mendukung SLTR," katanya pada Rakor dan Sosialisasi SLRT di Sasana Bhakti Praja Setda Banjarnegara, Rabu (16/6/2021).

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, pemerintah menyelenggarakan penumbuhan pelayanan terpadu penanganan di daerah dalam bentuk SLRT. 

Tujuannya untuk membantu memberikan pelayanan dan menerima pengaduan dari masyarakat.

Sistem tersebut sekaligus untuk mengindentifikasi kebutuhan dasar, keluhan serta melakukan rujukan bagi keluarga fakir miskin secara satu pintu.

"Intinya sistem ini akan memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses layanan program kesejahteraan dan perlindungan sosial hanya datang di satu lokasi. Semua permasalahan akan dikoordinasikan untuk mendapatkan solusi melalui SLRT," terangnya

Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto menyampaikan, melalui SLRT ini, masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan mendapatkan solusi tanpa harus dihadapkan dengan alur birokrasi yang rumit.

"Melalui pelaksanaan SLRT maka masyarakat akan lebih cepat mengakses program-program penanggulangan kemiskinan secara transparan, mudah dan gratis," ungkapnya

Pelaksanan sistem tersebut juga akan memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dan mandiri. Warga tidak mampu yang datang melapor ke sekretariat SLRT akan dicek di DTKS dan disurvei untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

"Berdasarkan hasil cek data dan survei di lapangan, apabila hasilnya sesuai maka warga tidak mampu yang belum masuk dalam DTKS akan dimasukkan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved