Breaking News:

Opini

OPINI Ummi Nu’amah : Memperkuat Konstruksi Perempuan Penyelenggara Pemilu 2024

PEMBAHASAN Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 antara Pemerintah dan DPR bersepakat menarik RUU tentang Pemilu dan Pilkada dari Prolegn

Editor: Catur waskito Edy
Net
Ilustrasi Pilkada 

Oleh Ummi Nu’amah
Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang

PEMBAHASAN Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 antara Pemerintah dan DPR bersepakat menarik RUU tentang Pemilu dan Pilkada dari Prolegnas 2021.

Artinya bahwa pelaksanaan Pemilu tetap berdasarkan UU 7 tahun 2017 dan Pilkada berlandaskan UU 1 tahun 2015 beserta perubahannya. Berdasarkan penyampaian KPU dalam RDP dengan DPR, Penyelenggara Pemilu, bahwa pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden direncanakan bulan Februari 2024, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah direncanakan bulan November 2024.

Berkaca pada Pemilu 2019 yang menimbulkan banyak korban jiwa dari penyelenggara pemilu, maka rumitnya Pemilu dan Pilkada di 2024 perlu diantisipasi sejak dini. KPU perlu membuat skenario yang dapat dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemilu sampai tingkatan paling bawah yaitu KPPS, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana skenario pelaksanaan pemilu dan Pilkada 2024 tidak menimbulkan korban jiwa lagi seperti pada Pemilu 2019 yang lalu.

Tantangan yang begitu berat di Pemilu dan Pilkada 2024, maka perlu persiapan yang sangat matang sebelum tahapan penyelenggaran ini dimulai. Ada beberapa tantangan dalam penyelenggaran Pemilu dan Pilkada 2024, tidak terkecuali juga bagi perempuan penyelenggara 

Beban kerja

Pemilu. Menurut Bagja Anggota Bawaslu RI, tantangan tersebut antara lain Pertama, tata kelola pemilu, kedua beban kerja penyelenggara yang tidak proposional,

Ketiga adanya potensi kemoloran mundurnya penghitungan suara, keempat beban pengisian administrasi, tantangan keempat yakni sistem informasi rekapitulasi yang belum stabil, kelima rentang waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak menjadi lebih pendek,

namun persiapan penyelenggaraan membutuhkan waktu yang cukup panjang, Keenam, aspek teknis penyelenggaraan menjadi lebih rumit, ketujuh keterbatasan SDM dan sarana penunjang, dan kedelapan sosialisasi kepada pemilih mengenai teknis pencoblosan surat suara harus lebih massif.

Berbicara tentang penyelenggara Pemilu, di UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dari penyelenggara pemilu, penyumbang tertinggi dari keterwakilan perempuan pengawas pemilu berasal dari Pengawas TPS.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved