Ahok Mengaku Dapat Kartu Kredit Limit Rp 30 Miliar, Arya Sinulingga Membantah, Ini Berita Lengkapnya

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, buka-bukaan soal fasilitas kartu kredit yang didapatnya dari perusahaan minyak negara tersebut. 

Ia mengungkapkan limit atau batas maksimal nominal transaksi kartu kredit miliknya dari Pertamina mencapai Rp 30 miliar.

”Yang saya dapatkan buat saya sebagai komisaris utama limitnya Rp30 miliar," ucap Ahok, Rabu (16/6).

Ahok mengatakan, fasilitas kartu kredit itu juga diberikan oleh Pertamina kepada dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan.

Namun, saat ini Pertamina menghapus fasilitas tersebut. Penghapusan dilakukan dalam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6) lalu.

Eks gubernur DKI Jakarta ini menyebut fasilitas kartu kredit telah diberikan kepada pejabat Pertamina sejak lama.

Namun ia tak merincikan sejak kapan fasilitas itu diberikan. Ahok hanya menyebut penghapusan itu dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan. 

"Kebijakan untuk penghematan saja. Astra Group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan," jelasnya.

Nantinya, ucap Ahok, tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan bisa diajukan langsung kepada perusahaan.

Namun tidak dengan menggunakan kartu kredit korporasi. Seperti pemesanan tiket hotel, penerbangan, dan lain-lain.

"Intinya tidak perlu pakai kartu kredit korporasi. Silakan pakai kartu kredit pribadi saja. Jika ada hubungan dengan pekerjaan silakan minta ganti," tutur Ahok.

Ahok berujar penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

"Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas. Lagipula pejabat Pertamina ada staf yang utusan tiket, hotel, dan acara acara.

Kenapa harus direksi yang pegang kartu kredit?" imbuh Ahok.

Selain menghapus fasilitas kartu kredit, RUPS BUMN minyak itu juga menghapus fasilitas uang representatif.

Ahok menyebut penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat.

Walaupun terkait nominal ia mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi. Ia menyebut 'uang saku' direksi tersebut diberikan di luar gaji.

Ahok menyebut penghentian uang representatif ini mulai berlaku sejak Selasa (15/6) setelah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris.

"Sejak kemarin sudah harus setop," katanya.

"Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok.

Tak hanya jajaran internal, Ahok menyebut Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah memberi lampu hijau atas rencana penghapusan kartu kredit tersebut.

"Itu teknik operasional. Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut beberapa perusahaan pelat merah memang memiliki fasilitas kartu kredit, termasuk Pertamina.

Namun, ia membantah pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengaku mendapatkan limit kartu kredit Rp 30 miliar.

"Saya sudah cek, di beberapa BUMN. Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp30 miliar baik untuk direksi maupun komisaris," ujarnya kepada awak media, Rabu (16/6).

Arya menerangkan dari hasil penelusurannya, maksimal transaksi kartu kredit hanya Rp 50 juta sampai Rp 100 juta.

Itu pun digunakan hanya untuk keperluan perusahaan. Bukan untuk keperluan pribadi.

"Pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan. Itu dari hasil pantauan kami di beberapa BUMN," tegas Arya. (tribun network/dns/dod/cnn)

Baca juga: Ibu Kota Fase Genting Covid-19, Nakes Pantang Pulang sebelum Corona Tumbang

Baca juga: Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Maluku Tengah, Warga Mengungsi di Gunung Ufabidawa

Baca juga: Bupati Solok Ngamuk gara-gara UGD Tutup Jam 5 Sore, 3 Pemimpin Puskesmas Dimutasi ke Daerah Pelosok

Baca juga: Warga Ini Kaget Melihat Ular Kobra Jawa Ngumpet di Bawah Boneka Anak di Kamar