Breaking News:

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pengawasan PPKM Mikro Kurang Ketat

Guna meredam gelombang susulan pandemi ini, semua pemda mutlak harus melakukan koordinasi, menjabarkan, dan menegakkan Instruksi Mendagri

Editor: Vito
Istimewa
Ilustrasi penanganan kepada pasien covid-19. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kasus positif covid-19 terus naik di sejumlah daerah. Guna meredam gelombang susulan pandemi ini, semua pemerintah daerah (pemda) mutlak harus melakukan koordinasi, menjabarkan, dan menegakkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13/2021 tentang PPKM Mikro.

"Wajib seluruh kepala daerah menjalankan instruksi itu. Sebab kita ini negara kesatuan. Pemerintah daerah wajib melaksanakan instruksi pemerintah pusat, termasuk dalam konteks penanganan covid-19," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim dalam keterangannya, Minggu (20/6).

Menurut dia, selama ini banyak daerah yang kurang ketat melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan.

Untuk mencegahnya, instruksi yang ditandantangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini harus disertai sanksi yang tegas bagi daerah-daerah yang membangkang.

Menurut Politisi PKB itu, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk melakukan berbagai ikhtiar guna menjamin keselamatan rakyat.

"Jika seorang penanggung jawab abai terhadap ancaman dapat menimpa rakyatnya, seperti covid-19, maka harus diberi hukuman yang berat. Ingat, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," katanya.

Sejumlah daerah terpantau telah menegakkan Instruksi Mendagri tersebut dan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 28 Juni seperti di Jateng.

Perpanjangan itu berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, pada 15 Juni 2021. Ganjar meminta camat menerapkan prosedur lockdown skala mikro atau pada tingkat rukun tetangga jika ditemukan kasus covid-19.

Hal serupa juga diterapkan di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk kelima kalinya. Pemprov Sumsel meminta setiap bupati dan wali kota dapat memastikan PPKM Mikro berjalan efektif, agar kasus covid-19 dapat ditekan.

Pemprov Sumatera Utara (Sumut) juga memperpanjang PPKM untuk menurunkan jumlah pasien covid-19, sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi Nomor 188.54/23/INST/2021.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved