Breaking News:

Berita Sragen

Belasan Hunian Liar Hiasi Kedung Kancil Miri Sragen, PKL Ikuti Sosialisasi Penertiban

Belasan PKL yang berada di aset daerah irigasi Kedung Kancil dan wilayah bina marga ikuti sosialisasi.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Belasan pemilik hunian liar di aset daerah irigasi Kedung Kancil dan wilayah Bina Marga, Desa Soko, Kecamatan Miri, Sragen ikuti sosialisasi, Selasa (22/6/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Belasan PKL yang berada di aset daerah irigasi Kedung Kancil dan wilayah bina marga, Desa Soko, Kecamatan Miri, Sragen ikuti sosialisasi, Selasa (22/6/2021).

Sosialisasi ini dilakukan setelah belasan hunian liar semi permanen maupun tidak didirikan di wilayah tersebut. Pendirian hunian liar ini tentu telah menyalahi aturan.

Pemilik dari hunian ini disinyalir ialah PKL yang telah dilakukan penertiban di wilayah  PT KAI sepanjang Kecamatan Sumberlawang hingga Kalijambe dan wilayah jalan Provinsi Jateng.

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen, Suwaji langsung memberikan sosialisasi kepada warga pemilik bangunan.

Suwaji mengatakan sosialisasi ini imbas dari laporan masyarakat desa yang merasa gelisah dengan adanya hunian liar tersebut. Selain itu menambah semrawut kawasan Kedung Kancil.

"Menindaklanjuti urbanisasi pedagang kaki lima dari Kalijambe yang sudah dibongkar, ini banyak yang lari ke daerah Desa Suko. Mengakibatkan masyarakat desa gelisah dan menambah semrawut," kata Suwaji usai sosialisasi.

Mendapatkan laporan tersebut, Pemkab Sragen melalui DPUPR akhirnya menindaklanjuti dengan penertiban. Suwaji mengaku masih akan melakukan pendataan kepemilikan hunian tersebut.

Didampingi itu pihaknya juga akan melakukan pemahaman kepada PKL dengan peraturan yang ada. Langkah pendekatan persuasif akan digunakan pihaknya untuk melakukan sosialisasi.

"Penertiban ini nanti kita data, di samping itu kami beri pemahaman para pelaku PKL ini dengan peraturan yang ada, nanti kita pendekatan persuasif."

"Supaya masyarakat memahami bahwa tanah yang mereka gunakan bukan miliknya melainkan aset negara dan diperuntukkan untuk kepentingan umum," terangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved