BERITA LENGKAP: Krisis Pangan dan Harga Sembako Melonjak, Warga Korut Terancam Kelaparan

Lembaga think tank The Korea Development Institute menyebut, Korut diprediksi bakal mengalami kekurangan 1,35 juta ton pangan tahun ini, di mana Pemerintah Korut membutuhkan setidaknya 5,75 juta ton makanan setiap tahun untuk bertahan.

Penyidik dari PBB menyebut banyak rakyat Korut mengalami kelaparan lantaran aturan pembatasan drastis yang dilakukan pemerintah guna menahan penyebaran virus corona. Aturan ketat di Korut telah memperburuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kesulitan ekonomi bagi rakyatnya.

Pejabat telah memberlakukan penutupan perbatasan, melarang sebagian besar perjalanan internasional, dan sangat membatasi perjalanan domestik dalam setahun terakhir.

Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB untuk HAM di negara itu, mengungkapkan keprihatinan baru dalam sebuah laporan. Dalam laporan itu dituliskan; "Isolasi lebih lanjut dari Republik Demokratik Rakyat Korea dengan dunia luar selama pandemi covid-19 tampaknya memperburuk pelanggaran hak asasi manusia."

Ia mendesak pihak berwenang Korut memastikan konsekuensi negatif dari tindakan pencegahan tidak menjadi lebih besar daripada dampak pandemi itu sendiri. Tomas menuturkan, pengurangan angka perdagangan dengan China telah menyebabkan penurunan signifikan dalam aktivitas pasar, menurunkan pendapatan bagi banyak keluarga yang bergantung pada aktivitas pasar skala kecil.

Pandemi covid telah membawa kesulitan ekonomi yang drastis ke Korut, yang mencatat penurunan 90 persen perdagangan dengan China pada Maret dan April, yang menyebabkan hilangnya pendapatan. "Terjadi kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, obat-obatan, input pertanian, dan bahan mentah untuk pabrik-pabrik milik negara."

Penyelidik juga menyuarakan keprihatinan bahwa topan dan banjir tahun lalu dapat menyebabkan krisis pangan yang serius. Operasi kemanusiaan hampir terhenti dan hanya tiga pekerja bantuan internasional yang tersisa di Korut. Sementara barang bantuan tertahan di perbatasan China selama berbulan-bulan karena pembatasan impor.

Tomas mendesak Dewan HAM PBB untuk mempertimbangkan kembali sanksi yang telah dikenakan pada negara yang teriolasi tersebut, guna memastikan pasokan makanan. "Kematian karena kelaparan telah dilaporkan, seperti halnya peningkatan jumlah anak-anak dan orangtua yang terpaksa mengemis karena keluarga tidak dapat mendukung mereka."

Menurut dia, prospek pendalaman lebih lanjut dari kekurangan makanan dan meluasnya kerawanan pangan mengkhawatirkan. "Ada laporan peningkatan jumlah tunawisma di kota-kota besar, termasuk otjebi (anak jalanan), dan harga obat-obatan dilaporkan meroket.

Ada peningkatan jumlah keluarga yang hanya makan dua kali sehari, atau hanya makan jagung, dan ada yang kelaparan," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Juru Bicara Program Pangan Dunia, Elisabeth Byrs mengatakan pada sebuah konferensi pers di Jenewa bahwa situasi kemanusiaan di Korut tetap suram. Lebih dari 10 juta atau 40 persen dari populasi di Korut membutuhkan bantuan kemanusiaan.

"Malnutrisi terus menerus dan menyebar menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui," jelasnya. (Kompas.com/cnn/bbc)

Pertanian Hancur Akibat Cuaca Ekstrem

Saat Kim Jong-un mengeluarkan peringatan mengenai kelangkaan makanan, ia menyinggung dampak dari topan dan banjir pada panen tahun lalu. April hingga September 2020 adalah periode paling basah dalam catatan sejarah sejak 1981, menurut laporan GEOGLAM, organisasi pemantau masalah pertanian yang berbasis di Paris.

Semenanjung Korea dihantam serangkaian topan, tiga di antaranya berlangsung selama dua pekan pada Agustus dan September. Periode ini bertepatan dengan masa dimulainya panen jagung dan padi. Bahan makanan pokok menjadi langka pada Juni 2021, karena persediaan dari panen musim gugur sebelumnya mulai menipis, terutama jika panen memburuk.