Breaking News:

Berita Sragen

Hunian Liar di Daerah Irigasi Kedung Kancil Miri Sragen Sudah Ada yang Bersertifikat, Kok Bisa?

Tanah di hunian aset daerah irigasi Kedung Kancil dan wilayah bina marga sudah memiliki sertifikat tanah.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Sejumlah hunian liar di wilayah aset daerah irigasi Kedung Kancil dan wilayah bina marga, Desa Soko, Kecamatan Miri, Sragen, Selasa (22/6/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Tanah di hunian aset daerah irigasi Kedung Kancil dan wilayah bina marga, Desa Soko, Kecamatan Miri, Sragen sudah memiliki sertifikat tanah.

Mereka mengikuti program Badan Pertanahan Nasional melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun lalu. Setidaknya ada lima hunian yang sudah bersertifikat dari 19 hunian.

Sementara ini ada sebanyak 19 hunian yang afa. Jumlah tersebut akan bertambah karena sejumlah pedagang dari Kalijambe telah membuat batas untuk dibangun hunian liar baru.

"Sementara kemarin yang sudah muncul diketahui ada dua sertifikat di Desa Soko dan satu sertifikat di Desa Doyong dan di Desa Sunggingan dua sertifikat," kata Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen, Suwaji.

Padahal tanah tersebut telah bersertifikat dari pemerintah ketika pengadaan Kedung Kancil. Namun ketika program Prona tanah tersebut kembali di sertifikatkan oleh masyarakat.

Sehingga saat ini ada sua sertifikat tanah di wilayah irigasi Kedung Kancil dan wilayah bina marga tersebut. Suwanji mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dengan pengembalian aset pemerintah.

"Setelah diketahui ada sertifikat baru memang akan ditindaklanjuti untuk mengembalikan aset pemerintah yang ada," lanjut Suwanji.

Dirinya mengatakan adanya dua sertifikat tanah ini akibat kurangnya komunikasi antara instansi terkait. Pihak yang bersangkutan tidak memberikan pemahaman bahwa tanah tersebut merupakan tanah pemerintah.

Jika nanti harus ditertibkan, Suwanji mengatakan belum ada keputusan terkait ganti rugi kepada pemilik hunian. Keputusan tersebut harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

"Mengapa bisa diajukan Prona? karena memang kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Pembuatan di Prona ini selama ada surat keterangan tanah dari desa masyarakat bisa mensertifikatkan."

"Harusnya diberi tahu terlebih dahulu aset tersebut milik siapa dan diperuntukkan untuk apa," terang Suwanji.

Bagi para pemilik sertifikat, penertiban tidak bisa dilakukan karena secara hukum mereka memiliki sertifikat yang menjadi bukti kuat.

Marwanto, salah satunya, dia mengaku merasa mempunyai hak tanah tersebut karena telah memiliki sertifikat tanah. Dirinya keberatan jika hunian tersebut akan ditertibkan.

"Saya memiliki sertifikat jadi saya merasa memiliki dan hak untuk tinggal. Jadi kamu mohon jangan ditertibkan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved