Breaking News:

Kampung Nila Salin Pati Masuk Program Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Tingkat Nasional

Kampung Nila Salin Pati masuk dalam Program Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Tingkat Nasional. 

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: Daniel Ari Purnomo
istimewa
Wakil Bupati Pati Saiful Arifin memenuhi undangan secara virtual dari KKP di Ruang Joyokusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Rabu (23/6/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pati merupakan satu di antara 12 kabupaten/kotamadya se-Indonesia yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk masuk dalam Program Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Tingkat Nasional. 

Untuk Kabupaten Pati, yang diikutsertakan dalam program ini adalah Kampung Nila Salin yang berlokasi di Kecamatan Tayu tepatnya di Desa Margomulyo, Jepat Kidul, Tunggulsari, Jepat Lor, Keboromo, Sambiroto, Dororejo, dan Kalikalong. 

Selain itu, kampung Nila Salin ini juga punya kawasan pendukung yang berada di Kecamatan Margoyoso dan Dukuhseti. 

Kabar ini terungkap saat Wakil Bupati Pati Saiful Arifin memenuhi undangan secara virtual dari KKP di Ruang Joyokusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Rabu (23/6/2021).

Rapat itu digelar guna menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait percepatan Program Terobosan KKP, khususnya terkait Pembangunan Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau, dan Laut Berbasis Kearifan Lokal. 

Menurut pria yang akrab disapa Safin ini, untuk bisa tembus di jajaran 12 kabupaten/kota yang terpilih dalam program ini, Kabupaten Pati telah memenuhi sejumlah persyaratan teknis.

Persyaratan tersebut di antaranya memiliki komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi serta lokasi kampung perikanan yang strategis.

Adapun lokasi strategis dilihat dari sistem transportasinya, akses bahan bakunya, serta pengolahan dan pemasarannya. 

"Selain itu, persyaratan lainnya ialah harus terdapat unit produksi, pengolahan, pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi dan terkonsentrasi di suatu lokasi yang terintegrasi hulu-hilir," ujar Safin sesuai rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (24/6/2021). 

Syarat selanjutnya, imbuh Safin, kampung perikanan tersebut harus dikelola oleh masyarakat atau badan usaha yang kompeten dan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan usaha budidaya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved