Breaking News:

Penanganan Corona

Kasus Harian Covid-19 di Kabupaten Semarang Bertambah, Mikro Lockdown Diterapkan

Politisi PDIP itu menegaskan, setiap kegiatan sosial masyarakat baik hajatan atau pernikahan dan lainnya supaya dibatasi maksimal 10

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: muslimah
tribun jateng
Bupati Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang meminta Camat dan Lurah maupun Kepala Desa (Kades) di Bumi Serasi agar menerapkan mikro lockdown seiring masih bertambahnya kasus virus Corona (Covid-19). 

Bupati Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha mengatakan angka kumulatif kasus Covid-19 saat ini telah mencapai 13.734 kasus. Kemudian, kasus aktif tercatat ada sebanyak 1.553.

"Ini kita masih pantau dan angkanya terus naik sejak 4 Juni 2021. Bahkan, pada 22 Juni kemarin kurvanya mencapai 234 kasus perhari. Karena itu saya minta camat, lurah, dan kades agar tidak ragu menerapkan mikro lockdown," terangnya saat dihubungi Tribunjateng.com, Kamis (24/6/2021) 

Menurut Ngesti, Kabupaten Semarang saat ini menempati urutan ke tiga daerah dengan status zona merah penularan Covid-19 setelah Kota Kudus dan Kabupaten Jepara. 

Ia menambahkan, atas dasar kondisi tersebut serta sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro aktivitas warga dari level RT agar lebih diperketat. 

"Kemudian, kami juga telah merevisi Instruksi Bupati (Inbup) sebelumnya dan mengeluarkan Inbup terbaru nomor 14 agar Satgas Covid-19 baik zona hijau, maupun oranye menindaklanjuti hal itu," katanya

Dia menyatakan, apabila mendapati kerumunan warga lebih dari tiga orang agar dilarang. Kemudian, membatasi akses keluar masuk lingkungan maksimal sampai pukul 20.00 WIB. Seluruh kegiatan lanjutnya, agar ditunda terlebih dahulu. 

Pihaknya mengungkapkan, Satgas Jogo Tonggo di level RT/RW supaya kembali dihidupkan dan senantiasa melakukan pengawasan terhadap warga positif Covid-19 selama isolasi mandiri selama 14 hari. 

"Kami juga minta Kades beserta Camat untuk menyusun peta mikro zonasi epidemilogis dengan berkoordinasi melalui Puskesmas masing-masing. Seluruh kebutuhan pendanaan supaya dianggarkan lewat mekanisme APBDes," ujarnya

Politisi PDIP itu menegaskan, setiap kegiatan sosial masyarakat baik hajatan atau pernikahan dan lainnya supaya dibatasi maksimal 10 orang dengan durasi waktu hanya 2 jam. (ris) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved